Advertisement

Dokter Residen Peserta PPDS Diwajibkan Tes Kesehatan Mental

Newswire
Jum'at, 11 April 2025 - 12:57 WIB
Maya Herawati
Dokter Residen Peserta PPDS Diwajibkan Tes Kesehatan Mental Dokter / ilustrasi Freepik

Advertisement

Harianjogja.com, SOLO—Dokter residen peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diwajibkan Kementerian Kesehatan untuk menjalani tes kesehatan mental untuk mengantisipasi masalah kejiwaan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Solo, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kasus kejahatan yang melibatkan peserta PPDS.

Advertisement

Hal itu juga dilakukan sebagai buntut dari kasus dokter residen Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang memperkosa keluarga pasien.

"Ini kan bisa dicegah, masalah mental, masalah kejiwaan. Sekarang Kementerian Kesehatan akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu dan setiap tahun," kata Menkes Budi Gunadi.

Ia mengatakan hal itu dilakukan karena tekanan mental yang dialami oleh peserta PPDS cukup besar. "Jadi setiap tahun harus tes mental, sehingga kita bisa lihat kalau ada yang cemas atau depresi bisa ketahuan lebih dini sehingga bisa diperbaiki," kata Menkes.

BACA JUGA: KPK Terima 561 Laporan Gratifikasi Selama Lebaran Idulfitri 2025

Sementara itu terkait dengan kasus yang melibatkan peserta PPDS FK Unpad tersebut, Menkes mengatakan harus ada perbaikan.

"Perbaikan yang pertama kami akan membekukan dulu anestesi di Unpad dan RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin) Bandung, untuk melihat kekurangan mana yang harus diperbaiki," kata Menkes.

Ia mengatakan perbaikan dilakukan dengan langkah pembekuan karena akan sulit jika dilakukan tanpa pemberhentian sementara. "Maka di-freeze dulu satu bulan, diperbaiki seperti apa," kata Menkes Budi Gunadi.

Selain itu pihaknya juga memberikan sanksi yang berdampak pada efek jera kepada para pelakunya, salah satunya dengan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).

"Jadi kami tetap pastikan STR, SIP dicabut, karena kewenangan ada di Kemenkes pada undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa praktik lagi," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Advertisement

alt

Bupati Gunungkidul Minta Aturan Kompensasi Ternak Mati Segera Dirampungkan

Gunungkidul
| Jum'at, 18 April 2025, 19:27 WIB

Advertisement

alt

Hidup dalam Dunia Kartun Ala Ibarbo Fun Town

Wisata
| Sabtu, 12 April 2025, 10:57 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement