Advertisement
Dokter Residen Peserta PPDS Diwajibkan Tes Kesehatan Mental
Dokter / ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Dokter residen peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diwajibkan Kementerian Kesehatan untuk menjalani tes kesehatan mental untuk mengantisipasi masalah kejiwaan.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Solo, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kasus kejahatan yang melibatkan peserta PPDS.
Advertisement
Hal itu juga dilakukan sebagai buntut dari kasus dokter residen Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang memperkosa keluarga pasien.
"Ini kan bisa dicegah, masalah mental, masalah kejiwaan. Sekarang Kementerian Kesehatan akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu dan setiap tahun," kata Menkes Budi Gunadi.
Ia mengatakan hal itu dilakukan karena tekanan mental yang dialami oleh peserta PPDS cukup besar. "Jadi setiap tahun harus tes mental, sehingga kita bisa lihat kalau ada yang cemas atau depresi bisa ketahuan lebih dini sehingga bisa diperbaiki," kata Menkes.
BACA JUGA: KPK Terima 561 Laporan Gratifikasi Selama Lebaran Idulfitri 2025
Sementara itu terkait dengan kasus yang melibatkan peserta PPDS FK Unpad tersebut, Menkes mengatakan harus ada perbaikan.
"Perbaikan yang pertama kami akan membekukan dulu anestesi di Unpad dan RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin) Bandung, untuk melihat kekurangan mana yang harus diperbaiki," kata Menkes.
Ia mengatakan perbaikan dilakukan dengan langkah pembekuan karena akan sulit jika dilakukan tanpa pemberhentian sementara. "Maka di-freeze dulu satu bulan, diperbaiki seperti apa," kata Menkes Budi Gunadi.
Selain itu pihaknya juga memberikan sanksi yang berdampak pada efek jera kepada para pelakunya, salah satunya dengan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
"Jadi kami tetap pastikan STR, SIP dicabut, karena kewenangan ada di Kemenkes pada undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa praktik lagi," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Mengecek Kondisi Markas Resimen Kavaleri Berkuda TNI AD
Saatnya Cerdas Berinvestasi Lewat Komunal BPR Fair 2025
Pemerintah Tetapkan Biaya Perjalanan Dinas Terbaru, Ini Daftarnya
Anak Korban Longsor Gunung Kuda Diberi Pendampingan Psikis
Advertisement
Imigrasi Batalkan Keberangkatan 1.200 Jemaah Tak Miliki Visa Haji
Biaya Pengadaan Mobil Dinas Pejabat Eselon I Ditetapkan Sebesar Rp931 Juta
BNPB Nyatakan Longsor di Gunung Kuda Cirebon Adalah Kecelakaan Kerja
Ditinggal Ibadah Haji, Uang Rp100 Juta Milik Sekda Situbondo Raib Dicuri
Advertisement
Sri Mulyani Hapus Pemberian Uang Saku ASN Rapat di Luar Kantor
Tim Gabungan Telah Evakuasi 21 Orang Tewas di Gunung Kuda, Cirebon
Dipanggil KPK, Eks Dirjen Binapenta Beberkan Kasus Suap di Lingkungan Kemenaker
Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Perusahaan Singapura
Advertisement
Dukun Pengganda Uang Rugikan Korban hingga Puluhan Juta Rupiah Ditangkap Polisi
Berita Pilihan
- Ditinggal Ibadah Haji, Uang Rp100 Juta Milik Sekda Situbondo Raib Dicuri
- Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Perusahaan Singapura
- Korban Koperasi BLN Gugat Rp3,1 Triliun ke Pengadilan Negeri Salatiga
- Prabowo Bakal Akui Israel Jika Palestina Merdeka, Begini Respons MUI hingga PDIP
- Ini Syarat dan Cara Cek Daftar BSU Rp600 Ribu, Bisa Langsung ke Kemnaker go id
Advertisement
Sebanyak 365 Saksi Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata di Sleman Diperiksa, Kejaksaan Belum Tetapkan Satupun Tersangka
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 4 Pekerja Migran Ilegal Tujuan Malaysia Digagalkan Keberangkatannya
- Prabowo Bakal Akui Israel Jika Palestina Merdeka, Begini Respons MUI hingga PDIP
- Jelang Hari Lingkungan Hidup, PLN Berikan Fasilitas Charging Yang Mumpuni di Gathering Komunitas Molis Nasional
- Serangan Israel ke Pusat Bantuan Kemanusiaan di Gaza Tewaskan 31 Orang
- Momen Megawati Diapit Prabowo dan Gibran saat Upacara Hari Lahir Pancasila
- Korban Koperasi BLN Gugat Rp3,1 Triliun ke Pengadilan Negeri Salatiga
- Dugaan Korupsi Dana CSR BI, KPK Panggil Eks Kadep Komunikasi Bank Indonesia
Advertisement
Advertisement
