Viral SK FOLU Net Sink 2030 Bagi-bagi Jatah untuk Politikus PSI hingga Rp50 Juta Per Bulan, Begini Respons Menhut Raja Juli

Harianjogja.com, JOGJA—Akhir-akhir beredar SK Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni nomor 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Dalam struktur tersebut tercantum sejumlah politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendapatkan honor mencapai Rp50 juta meski tidak jelas pekerjaan dalam SK tersebut.

Adapun sejumlah politikus PSI dalam struktur organisasi tersebut antara lain Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Sigit Widodo anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago anggota bidang konservasi. Kemudian ada Endika Fitra Wijaya staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari, Suci Mayang Sari anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. dan Raja Juli Antoni sendiri di surat tersebut sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030.

BACA JUGA : 1.600 Hektare Hutan Lindung di PIK 2 Akan Diubah Jadi Hutan Produksi, Begini Respons Menhut Raja Juli Antoni

Jatah honor bulanan dalam SK tersebut antara lain penanggung jawab atau pengarah Rp 50 juta, Wakil Penanggung jawa Rp 40 juta, Dewan Penasihat AhliRp 25 juta, Ketua Pelaksana Rp 30 juta, Ketua Harian I Rp 30 juta, Ketua Harian II Rp 30 juta, Koordinator Sekretariat:Rp 30 juta, Ketua Bidang Rp 30 juta, anggota Rp 20 juta dan Staf Kesekretariatan Bidang honornya Rp 8 juta.

SK ini pun viral di medsos, warganet menuding surat resmi ini menjadi kedok bagi Menteri Kehutanan yang juga politikus PSI untuk bagi-bagi jatah hingga puluhan juta per bulan kepada kadernya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat memberikan komentar terkait SK tersebut mengatakan anggaran pengelola kegiatan Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 Tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Menhut dilansir Antara, Kamis.

BACA JUGA : Menhut Raja Juli Lepas Ekspor 9 Ton Produk Hasil Agroforestri ke Jepang

Menhut Antoni mengatakan dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata dia.

Raja Antoni menyampaikan revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. OMO terdiri dari ASN, mantan ASN dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara