Advertisement
Hasto Ditahan KPK, Peluang Besar bagi PDIP Jadi Oposisi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan dengan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini memicu peluang bagi Ketua Umum PDIP untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selang beberapa jam dari penahanan Hasto, para petinggi PDIP langsung menggelar konferensi pers di markas partai di Lenteng Agung, Jakarta Pusat.
Advertisement
BACA JUGA: KPK: Harun Masiku Lolos dari OTT Karena Intervensi Hasto Kristiyanto
Ketua PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menegaskan tugas dan fungsi Sekjen PDIP saat kini dipegang langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
PDIP tidak akan menunjuk Plt Sekjen, meskipun Hasto Kristiyanto ditahan penyidik KPK terkait kasus gratifikasi dan merintangi penyidikan. "Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh Bu Megawati," tuturnya di DPP PDIP Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Komarudin Watubun meminta seluruh kader PDIP agar tetap bersiaga dan solid serta hadir ketika dibutuhkan oleh partai. "Semua kader PDIP harus tetap solid dan bersiaga ketika dibutuhkan," ucapnya.
Di kesempatan terpisah, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri secara tak terduga meneken surat untuk seluruh kader partai banteng. Megawati menyatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dikriminalisasi oleh KPK di kasus korupsi yang dinilai tidak ada kerugian negaranya.
"Telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI," demikian tertulis dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Putri Proklamator Soekarno itu menjelaskan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) di dalam AD-ART PDIP juga telah dijelaskan bahwa Ketua Umum PDIP merupakan sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partal.
"Maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," katanya.
Bukan itu saja, Megawati pun memerintahkan para kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti acara retret pada 21-28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Isi surat tersebut benar-benar serius.
Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang untuk segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian surat resmi tersebut.
Dikonfirmasi Bisnis, politisi PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat bercap logo PDIP dan bertanda tangan Megawati. Guntur berharap seluruh kepala daerah dari PDIP tetap solid dan mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Iya, betul surat itu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahannya kepada 961 orang kepala daerah masa jabatan 2025-2030 yang telah resmi dilantik hari ini, Kamis (20/2/2025).
Prabowo tak banyak memberikah arahan. Dia menyebut akan segera bertemu lagi dengan ratusan kepala daerah itu di Magelang, untuk retreat yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan bertemu saudara-saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat," ujarnya di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/2/2025).
Prabowo lalu berkelakar bahwa para kepala daerah yang ragu-ragu untuk mengikuti retreat bisa mengundurkan diri. "Yang ragu-ragu boleh mundur," ujarnya sambil disambut tawa oleh peserta acara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian Komdigi Blokir Jutaan Konten Judi Online Ilegal, Perkuat Upaya Pengawasan
- Ribuan Jemaah Calon Haji Lansia Tiba di Madinah
- Terkait Penyebab Pemadaman Listrik di Seluruh Bali Hari Ini, Begini Penjelasan PLN
- Ramai soal Vasektomi, BKKBN Nyatakan Berpedoman pada Fatwa MUI 2012
- Masyarakat di Pesisir Diminta Mewaspadai Potensi Banjir Rob hingga 5 Mei 2025
Advertisement

Rencana Pembukaan Blokir Anggaran, PHRI DIY: Kami Panggil Lagi 5.800 Karyawan yang Dirumahkan
Advertisement

Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Gunung Semeru di Jawa Timur Erupsi Malam Ini
- Sempat Padam Berjam-jam, Aliran Listrik di Bali Akhirnya Kembali Pulih
- Gempa Magnitudo 7,4: Otoritas Chile Umumkan Peringatan Tsunami dan Perintah Evakuasi di Pesisir
- Menteri ESDM Bahlil Akan Terbitkan Aturan Pengeboran Minyat Rakyat Skala Kecil
- Pemadaman Listrik Meluas di Bali, Mensesneg: Pemulihan Dilakukan Bertahap
- Bapanas Optimistis Indonesia Mampu Mencapai Swasembada Pangan
- Koordinasi dengan Interpol, Polisi Telusuri Saham Korban Scamming
Advertisement