Advertisement
Meski Ada Efesiensi Anggaran, Kepala Daerah Terpilih Wajib Penuhi Janji Politiknya
![Meski Ada Efesiensi Anggaran, Kepala Daerah Terpilih Wajib Penuhi Janji Politiknya](https://img.harianjogja.com/posts/2025/02/12/1203966/politik.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, PADANG—Kepala daerah terpilih wajib memenuhi janji-janji politik kepada masyarakat, meskipun adanya efisiensi anggaran.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Aidinil Zetra mengatakan seorang kepala daerah dipilih masyarakat karena memberikan harapan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan, baik itu berupa perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan sosial ataupun pembukaan lapangan kerja.
Advertisement
BACA JUGA: Efesiensi Anggaran Berdampak pada Dukungan Dispar ke Industri Wisata di DIY
"Sebagai pemimpin, janji politik saat kampanye tetap harus dipenuhi meskipun adanya pemangkasan anggaran dari pusat," kata Aidinil Zetra, di Padang, Rabu (12/2/2025).
Oleh karena itu, kata dia, konstituen akan tetap menagih janji politik kepala daerah terpilih meskipun adanya efisiensi anggaran. Di saat bersamaan gubernur, bupati dan wali kota wajib menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
"Masyarakat memilih calon kepala daerah itu karena membeli janji. Jadi, kalau janji itu tidak ditunaikan maka ada cedera janji," kata dosen pengajar pada Departemen Ilmu Politik Unand tersebut.
Untuk mengatasi dinamika itu, alumni Universiti Kebangsaan Malaysia tersebut mendorong kepala daerah terpilih mulai mencari sumber pemasukan baru bagi daerah, termasuk melakukan inovasi ke sumber utama pendapatan daerah yang selama ini sudah digarap.
BACA JUGA: Siasati Efisiensi Anggaran untuk UMKM, Dinas Gandeng BUMD hingga Swasta
"Artinya kepala daerah harus kreatif. Sebab, masyarakat tidak mau tau soal efisiensi anggaran dan mereka hanya akan menagih janji politik," ujar dia.
Aidinil mengatakan apabila janji-janji politik tidak direalisasikan dengan dalih pemangkasan anggaran yang signifikan oleh Kementerian Keuangan maka hal itu bisa saja berdampak kepada penurunan kepercayaan publik ataupun elektabilitas kepala daerah di kemudian hari.
"Jadi, intinya kalau sudah berjanji ya ditepati. Kalau tidak, ya akan timbul cedera janji tadi," kata Aidinil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Semua Ribut Efisiensi Anggaran, Kemenpar Malah Minta Tambahan Rp2,25 Triliun
- Penegakan Hukum Diminta Jalan Terus di Tengah Efisiensi Anggaran
- Kejaksaan Agung Bakal Pangkas Anggaran hingga Rp5,43 Triliun
- Donald Trump Larang Warga Palestina Kembali ke Gaza
- KPAI Sarankan Evaluasi Makan Bergizi Gratis Melibatkan Orang Tua dan Anak
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2025/02/12/1203979/img-20250212-wa0031.jpg)
Ramp On Jalan Masuk Tol Jogja-Solo di Trihanggo Mulai Digarap
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2025/02/11/1203856/innside.jpg)
Iftar Menu Nusantara dan Timur Tengah di INNSiDE Yogyakarta, Mulai dari Rp155.000
Advertisement
Berita Populer
- Bareskrim Mengaku Kesulitan Menangkap Bandar Narkoba Internasional Fredy Pratama
- Yusril Rekomendasikan Penetapan Satu Intitusi Penjaga Keamanan Laut
- Petinggi IKN Ali Berawi Tiba-tiba Mundur dari Jabatannya, Begini Penjelasan Otorita
- KPK Bantah Intimidasi Agustiani Tio Fridelina Terkait Kasus Hasto
- Kuasa Hukum Hasto Keberatan Terkait Pengajuan Perbaikan Barang Bukti, Begini Respons KPK
- Otorita: Seluruh Kegiatan di IKN Dilakukan Penuh di Maret 2025
- Prediksi Cuaca Rabu 12 Februari 2025: Kota Besar Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement