Advertisement
Hasto Ajukan 41 Bukti dalam Sidang Praperadilan Melawan KPK
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar sidang gugatan praperadilan penetapan status tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Jakarta, Kamis (6/2/2025). ANTARA - Luthfia Miranda Putri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 41 bukti diajukan Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan sejumlah bukti ini dalam kotak besar itu untuk mendukung petitum tuntutan mereka dalam permohonan praperadilan. Sebanyak 41 bukti itu di antaranya adalah hasil sidang eksaminasi para ahli hukum, para profesor dan doktor hukum.
Advertisement
BACA JUGA: Terkait Gratifikasi Rita Widyasari, KPK Geledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto
"Kami mengajukan 41 bukti yang menguatkan argumentasi kita dalam permohonan yang kemarin sudah dibacakan," katanya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
Kemudian, ada juga hasil dari kelompok diskusi terarah (forum group discusion/FGD) yang membahas terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK.
Selain itu, dia juga menyoroti keterlibatan Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi pada saat penggeledahan. "Pada 10 Juni 2024, saudara Kusnadi waktu itu digeledah, itu tidak sebagai saksi karena statusnya mendampingi mas Hasto. Ini merupakan satu dugaan pelanggaran," ujarnya.
Dalam akhir keterangannya, pihaknya menegaskan prosedur cacat hukum acara dapat menimpa kepada semua orang. Pada Kamis ini, termohon yakni KPK membacakan jawaban dan Hasto sebagai pemohon mengajukan bukti tertulis.
BACA JUGA: KPK Sita Uang hingga Tas dan Jam Tangan Saat Geledah Rumah Politikus Nasdem Ahmad Ali
Selanjutnya pada Jumat (7/2) akan menghadirkan saksi ahli dari pihak Hasto. Lalu, Senin (10/2) yakni giliran KPK menyampaikan bukti tertulis. Pada Selasa (11/2), KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang. Lalu, Rabu (12/2) Hasto dan KPK menyampaikan kesimpulan masing-masing.
Putusan gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (13/2) . Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Merah Putih
Efisiensi Anggaran, Kementerian Desa Pangkas Rp1,03 Triliun
WNI Jadi Sopir Bus Asing Pertama di Jepang, Hasil Program Pekerja Terampil
Advertisement
PT Timah Pecat Karyawan yang Viral Menghina Honorer Pakai BPJS Kesehatan
Hasto Ajukan 41 Bukti dalam Sidang Praperadilan Melawan KPK
Dasco: Ada Menteri yang Tak Seirama dengan Kinerja Presiden Prabowo
Putusan Sengketa Pilkada di MK, 270 Kandas, 40 Perkara Lainnya Berlanjut
Advertisement
Diduga Melakukan Pemerasan, Sejumlah Pegawai KPK Gadungan Ditangkap
Rencana Trump di Gaza Dikecam Negara-negara Arab
Advertisement
Kejagung Ungkap Peran Dirut PT KTM dalam Kasus Importasi Gula
Berita Pilihan
- WNI Jadi Sopir Bus Asing Pertama di Jepang, Hasil Program Pekerja Terampil
- Putusan Sengketa Pilkada di MK, 270 Kandas, 40 Perkara Lainnya Berlanjut
- Terkait Gratifikasi Rita Widyasari, KPK Geledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto
- Sejumlah Fakta Muncul dari Kecelakaan Maut Tol Ciawi, Kendaraan yang Terlibat, Jumlah Korban hingga Kronologi Kejadian
- Pembangunan Pusat Data Nasional Batam Disetop, Ini Alasannya
Advertisement
Kisah Ruwet Pelaku Penggelapan 20 Motor, Duit Malah Ludes Buat Bayar Rental
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kecelakaan Beruntun Tol Jagorawi Tewaskan 8 Orang, AHY Imbau Masyarakat Patuhi Lalu Lintas
- Dukung Ketahanan Pangan, TNI AD Tingkatkan Status Lima Korem Jadi Kodam
- Terkait Gratifikasi Rita Widyasari, KPK Geledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto
- Korban Tewas Kecelakaan Tol Jagorawi, 2 Jenazah Teridentifikasi
- MKMK Pertanyakan Keputusan DPR RI Terkait Tata Tertib hingga Punya Kewenangan Mengevaluasi Hakim Konstitusi
- Siap-Siap! Pemerintah Putuskan Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari
- Anggaran Kemenkes Dipangkas, Menkes Pastikan Layanan Kesehatan Tak Terdampak
Advertisement
Advertisement
