Advertisement
Mahfud MD Desak Aparat Penegak Hukum Usut Polemik Pagar Laut
Mahfud MD / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mendesak agar Kejagung, KPK hingga Polri agar melakukan proses hukum terkait dengan polemik pagar laut di Tangerang.
Mahfud mengatakan, persoalan pagar laut ini tidak serta merta selesai ketika sudah dibongkar. Pasalnya, proses hukum untuk mencari sosok yang bertanggung jawab perlu dilaksanakan.
Advertisement
Menurutnya, kasus ini bukan pelanggaran yang biasa saja lantaran sudah mengindikasikan sebagai perampokan terhadap kekayaan negara yang sudah diatur dalam UU.
“Tapi, satu yang belum dan itu sangat penting, yaitu sampai saat kita bicara ini, ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal, ini pelanggaran hukum luar biasa, perampokan terhadap kekayaan negara,” kata Mahfud di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (29/01/2025).
Dia menekankan, laut tidak boleh dimiliki siapapun pihak-pihak swasta, baik bentuknya perusahaan maupun perorangan, dan hanya boleh dimiliki negara.
Apalagi, dengan keluarnya sertifikat di atas laut itu bisa jadi menjadi bukti ada dugaan penipuan atau penggelapan.
BACA JUGA: Kasus Pagar Laut, Jaringan Gusdurian Minta Pemerintah Mengusut Tuntas
Lebih jauh, eks Menkopolhukam ini juga menduga kuat soal adanya praktik persengkongkolan antara pihak luar dengan pemangku kebijakan.
“Kenapa bermain dengan pejabat, karena bisa ke luar sertifikat resmi, bukan hanya satu, pasti itu kejahatan, kalau sudah kejahatan tinggal, kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga menerima suap, maka KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri itu bisa melakukan tindakan,” tambahnya.
Di lain sisi, Mahfud menyatakan bahwa tiga aparat penegak hukum (APH) bisa melakukan tindakan tanpa berebut. Namun demikian, apabila ada instansi yang telah menindak, maka instansi yang lain harus menahan diri sampai selesai.
“Semuanya berwenang, dan tidak usah berebutan, siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu itu tidak boleh diganggu oleh dua institusi lain," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mengenal Shutdown AS di Era Trump dan Belum Ada Kejelasan Kapan Berakhir
BPKH Catat Dana Kelolaan Rp171,64 Triliun, Fokus Investasi Haji dan Ekspansi
Trump Sebut Hamas Akan Bebaskan Semua Sandera Israel
Lawan DBD, Brasil Bangun Pabrik Nyamuk Wolbachia Terbesar di Dunia
Advertisement
8 Tewas Akibat Topan Matmo Landa Vietnam Utara
PBB Bakal Pangkas 25 Persen Penjaga Perdamaian, Imbas Kekurangan Dana
Soal Ledakan di Tangerang Selatan Polisi Masih Selidiki Penyebabnya
Hamas dan Israel Dikabarkan Sepakat Genjatan Senjata
MBSA Malaysia Bagi Bensin Gratis, Tiap Pengendara Dapat 5 Liter
Advertisement
Donald Trump Sebut Kesepakatan Damai Israel-Hamas di Gaza Segera Terwujud
22 Orang Tewas dalam Musibah Banjir Thailand
Polda Jatim Temukan Unsur Pidana Ambruknya Bangunan Ponpes Al-khoziny
UNRWA Rilis Rekaman Kehancuran Jalur Gaza
110 Ribu Anggota Geng Aktif di Jalanan Kota Chicago
Advertisement
Menlu RI Respons Positif Usulan Trump untuk Perdamaian Gaza
Berita Pilihan
- Lawan DBD, Brasil Bangun Pabrik Nyamuk Wolbachia Terbesar di Dunia
- 8 Tewas Akibat Topan Matmo Landa Vietnam Utara
- PBB Bakal Pangkas 25 Persen Penjaga Perdamaian, Imbas Kekurangan Dana
- Soal Ledakan di Tangerang Selatan Polisi Masih Selidiki Penyebabnya
- Hamas dan Israel Dikabarkan Sepakat Genjatan Senjata
Advertisement
Advertisement
Jembatan Kaca Tinjomoyo Resmi Dibuka, Ini Harga Tiketnya
Advertisement
Berita Populer
- Polda Metro Jaya Bakal Panggil Dj Panda, Terkait Laporan Erika
- Eko Suwanto Dorong Penguatan Kapasitas Relawan Bencana DIY
- Denmark Akan Larang Media Sosial untuk Anak di Bawah 15 Tahun
- Lakukan Pelanggaran Berat dan Indisipliner, 26 Pegawai Pajak Dipecat
- KPK Dalami Kasus Dugaan Korupsi Mesin EDC
- Harga Emas Tembus $4.000, Ini Pendorong dan Prediksi Selanjutnya
- Calvin Verdonk Kemungkinan Absen Saat Indonesia vs Arab Saudi
Advertisement
Advertisement
