Advertisement
Mahfud MD Desak Aparat Penegak Hukum Usut Polemik Pagar Laut
Mahfud MD / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mendesak agar Kejagung, KPK hingga Polri agar melakukan proses hukum terkait dengan polemik pagar laut di Tangerang.
Mahfud mengatakan, persoalan pagar laut ini tidak serta merta selesai ketika sudah dibongkar. Pasalnya, proses hukum untuk mencari sosok yang bertanggung jawab perlu dilaksanakan.
Advertisement
Menurutnya, kasus ini bukan pelanggaran yang biasa saja lantaran sudah mengindikasikan sebagai perampokan terhadap kekayaan negara yang sudah diatur dalam UU.
“Tapi, satu yang belum dan itu sangat penting, yaitu sampai saat kita bicara ini, ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal, ini pelanggaran hukum luar biasa, perampokan terhadap kekayaan negara,” kata Mahfud di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (29/01/2025).
Dia menekankan, laut tidak boleh dimiliki siapapun pihak-pihak swasta, baik bentuknya perusahaan maupun perorangan, dan hanya boleh dimiliki negara.
Apalagi, dengan keluarnya sertifikat di atas laut itu bisa jadi menjadi bukti ada dugaan penipuan atau penggelapan.
BACA JUGA: Kasus Pagar Laut, Jaringan Gusdurian Minta Pemerintah Mengusut Tuntas
Lebih jauh, eks Menkopolhukam ini juga menduga kuat soal adanya praktik persengkongkolan antara pihak luar dengan pemangku kebijakan.
“Kenapa bermain dengan pejabat, karena bisa ke luar sertifikat resmi, bukan hanya satu, pasti itu kejahatan, kalau sudah kejahatan tinggal, kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga menerima suap, maka KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri itu bisa melakukan tindakan,” tambahnya.
Di lain sisi, Mahfud menyatakan bahwa tiga aparat penegak hukum (APH) bisa melakukan tindakan tanpa berebut. Namun demikian, apabila ada instansi yang telah menindak, maka instansi yang lain harus menahan diri sampai selesai.
“Semuanya berwenang, dan tidak usah berebutan, siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu itu tidak boleh diganggu oleh dua institusi lain," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemasangan Pagar Laut Menimbulkan Kerusakan, Ini Daftarnya Menurut BRIN
Presiden Prabowo Sebut Ciri Negara Gagal ketika Tentara dan Polisi Gagal
Ini 4 Jalur SPMB 2025, Ada Jalur Domisili Pengganti Zonasi pada PPDB
Advertisement
Sekolah Swasta Bakal Dilibatkan dalam SPMB
Begini Pernyataan Puan Maharani soal Wacana Kampus Kelola Tambang
Bantuan Masyarakat Indonesia untuk Palestina Sudah Tiba di Gaza
Menkop Budi Arie Ungkap 8 Koperasi Bermasalah, Rugikan Anggota Rp26 Triliun
Advertisement
American Airlines Tabrak Helikopter Black Hawk, Jatuh dan Terbakar
Budi Gunawan Klaim Pemerintah Selamatkan Uang Negara Rp6,7 Triliun
Sri Mulyani Tegaskan Anggaran Bansos Tidak Terkena Efisiensi
Menteri Lingkungan Hidup Segel Area Reklamasi Perairan Bekasi
Advertisement
30 Orang Tewas Akibat Desak-desakan di Festival Maha Kumbh Mela India
Berita Pilihan
- Pemasangan Pagar Laut Menimbulkan Kerusakan, Ini Daftarnya Menurut BRIN
- Begini Pernyataan Puan Maharani soal Wacana Kampus Kelola Tambang
- Jadi Buronan KPK Status Tannos Masih WNI
- Mantan Kasatreskrim Memeras hingga Rp20 Miliar, Polisi Menduga Ada Pihak Lain Terlibat
- Malaysia dan Jepang Bakal Himpun Dana Rekonstruksi Jalur Gaza dan Tepi Barat
Advertisement
Tambang Pasir Picu Kerusakan Bangunan di Sungai Progo, Warga: Penegakan Hukum Solusinya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jenazah WNI Korban Penembakan di Malaysia Tiba di Riau
- Indef Sebut Manfaat Program Makan Bergizi Gratis Bakal Diketahui Jangka Panjang
- Imigran Rohingya Terdampar Lagi di Aceh Timur, 77 Orang Masih di Atas Kapal Motor
- Hari Ini Puncak Arus Balik Libur Panjang Isra Mikraj dan Imlek
- Pemerintah Turki Sebut Lebih dari 81.000 Pengungsi Suriah Sudah Pulang
- Okupansi Hotel di Kulonprgo Mencapai 100 Persen
- Malaysia dan Jepang Bakal Himpun Dana Rekonstruksi Jalur Gaza dan Tepi Barat
Advertisement
Advertisement
