Advertisement
Kasus Pagar Laut, Jaringan Gusdurian Minta Pemerintah Mengusut Tuntas
Penampakan pagar laut di Desa Cituis, Kecamatan Pakuhaji, Banten, Kamis (9/1 - 2025). - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pagar laut.
"Pertama itu jelas (pemerintah) harus mengkaji ulang sebetulnya pagar laut ini duduk perkara ini bagaimana," kata Alissa saat menggelar jumpa pers bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).
Advertisement
Menurut putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, permasalahan pagar laut merupakan bukti terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah.
Hal tersebut, kata dia, terlihat dari adanya unsur pembiaran dari pemerintah daerah kepada pihak-pihak tertentu untuk memasangkan pagar laut demi kepentingan korporasi.
BACA JUGA: Larangan Berhenti dan Parkir Dipasang di Jembatan Srandakan
Kondisi itu, lanjut Alissa, mempertegas adanya unsur koruptif yang dilakukan oknum pemerintah dalam upaya menerbitkan izin pemasangan pagar tersebut.
"Ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka tidak awas terhadap situasi Itu bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu," jelas dia.
Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan lantaran ruang gerakannya dalam mencari nafkah di laut semakin terbatas.
Maka dari itu, dia berharap pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa laut tersebut bukanlah disediakan untuk korporasi melainkan untuk masyarakat Indonesia.
"Segera mengambil langkah untuk meluruskan kalau misalkan itu wilayah (laut) bukan dikavling," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menekraf Dorong Sistem Pemungutan yang Lebih Adil Soal Polemik Royalti Lagu
Hingga Juli 2025, Jumlah Penumpang Kereta Bandara Melonjak 30 Persen
Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera, KPK Tahan 2 Tersangka
Advertisement
Ada 14 Ribu Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak hingga Awal Juli 2025
Hanya Laksanakan 2 OTT hingga Semester I/2025, KPK Minta Maaf
Terdampak Gelombang Tinggi, Destinasi Waterblow Nusa Dua Bali Ditutup
Ratusan Warga Israel Demo Menuntut Penghentian Perang di Gaza
KPK Upayakan Penangkapan 5 DPO Korupsi
Advertisement
Pakar: Deteksi Dini Karhutla Bisa Gunakan AI
Pemerintah Tetapkan 5 Bandara Internasional Baru, Ini Daftarnya
Permen Pinjaman KDMP Segera Diterbitkan
Tersangka Minyak Mentah Riza Chalid Berada di Malaysia
Beras Oplosan: Satgas Temukan Pelanggaran Mutu di PT PIM
Advertisement
KPK Periksa Eks Dirut Hutama Karya Terkait Korupsi Lahan Tol Trans Sumatra
Berita Pilihan
- Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera, KPK Tahan 2 Tersangka
- NASA Berencana Bangun Reaktor Nuklir di Bulan
- Progam Cek Kesehatan Gratis, Presiden Minta Dokter Gigi Diperbanyak
- Debt Collector Ditangkap Polisi Setelah Berupaya Rampas Motor Warga
- Penyelidikan Kasus Kuota Haji, Tiga Pegawai Kemenag Diperiksa KPK
Advertisement
Advertisement
Wisata Sejarah dan Budaya di Jogja, Kunjungi Jantung Tradisi Jawa
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Korupsi, KPK Jadwalkan Pemanggilan Nadiem Makarim Besok
- Vonis Mati untuk Polisi Terlibat Narkoba, Ini Kata Kompolnas
- Progam Cek Kesehatan Gratis, Presiden Minta Dokter Gigi Diperbanyak
- Terlibat Terorisme, ASN Kementerian Agama Ditangkap Densus 88
- NASA Berencana Bangun Reaktor Nuklir di Bulan
- Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Agendakan Pemanggilan Mantan Menag Yaqut Besok
- Abang None Jakarta 2025 Bakal Dapat Tugas Lebih Berat dari Rano Karno
Advertisement
Advertisement
