Advertisement
Kasus Pagar Laut, Jaringan Gusdurian Minta Pemerintah Mengusut Tuntas
Penampakan pagar laut di Desa Cituis, Kecamatan Pakuhaji, Banten, Kamis (9/1 - 2025). - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pagar laut.
"Pertama itu jelas (pemerintah) harus mengkaji ulang sebetulnya pagar laut ini duduk perkara ini bagaimana," kata Alissa saat menggelar jumpa pers bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).
Advertisement
Menurut putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, permasalahan pagar laut merupakan bukti terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah.
Hal tersebut, kata dia, terlihat dari adanya unsur pembiaran dari pemerintah daerah kepada pihak-pihak tertentu untuk memasangkan pagar laut demi kepentingan korporasi.
BACA JUGA: Larangan Berhenti dan Parkir Dipasang di Jembatan Srandakan
Kondisi itu, lanjut Alissa, mempertegas adanya unsur koruptif yang dilakukan oknum pemerintah dalam upaya menerbitkan izin pemasangan pagar tersebut.
"Ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka tidak awas terhadap situasi Itu bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu," jelas dia.
Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan lantaran ruang gerakannya dalam mencari nafkah di laut semakin terbatas.
Maka dari itu, dia berharap pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa laut tersebut bukanlah disediakan untuk korporasi melainkan untuk masyarakat Indonesia.
"Segera mengambil langkah untuk meluruskan kalau misalkan itu wilayah (laut) bukan dikavling," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemenag Terbitkan Tema Khutbah Jumat Hari Internasional Persaudaraan Manusia
Banjir di 20 Titik Lokasi di Wilayah Jakarta Mulai Surut
Ekstradisi Paulus Tannos Diyakini Lancar Meski Ada Paspor Guinea-Bissau
Advertisement
Data Tunggal Sosial Ekonomi Ditarget Rampung Akhir Januari 2025
Jadi Buronan KPK Status Tannos Masih WNI
Malaysia dan Jepang Bakal Himpun Dana Rekonstruksi Jalur Gaza dan Tepi Barat
Okupansi Hotel di Kulonprgo Mencapai 100 Persen
Advertisement
Pemerintah Turki Sebut Lebih dari 81.000 Pengungsi Suriah Sudah Pulang
Hari Ini Puncak Arus Balik Libur Panjang Isra Mikraj dan Imlek
Indef Sebut Manfaat Program Makan Bergizi Gratis Bakal Diketahui Jangka Panjang
Jenazah WNI Korban Penembakan di Malaysia Tiba di Riau
Advertisement
Banjir Jakarta, BPBD Kesulitan Kirim Bantuan Logistik
Berita Pilihan
- Jadi Buronan KPK Status Tannos Masih WNI
- Mantan Kasatreskrim Memeras hingga Rp20 Miliar, Polisi Menduga Ada Pihak Lain Terlibat
- Malaysia dan Jepang Bakal Himpun Dana Rekonstruksi Jalur Gaza dan Tepi Barat
- Banjir Jakarta, BPBD Kesulitan Kirim Bantuan Logistik
- Festival Mandi Suci di Tiga Sungai India, 15 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia
Advertisement
Puncak Arus Balik Libur Tahun Baru Imlek, Hampir 50.000 Penumpang Kereta Naik dan Turun di Stasiun Daops 6 Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 22 Orang Tewas Akibat Serangan Pasukan Junta Myanmar
- Bandara Soekarno-Hatta Dilanda Banjir, Angkasa Pura Pastikan Sudah Normal
- Kemenkumham Desak Pemerintah Malaysia Bertanggungjawab Atas Penembakan Pekerja Migran Indonesia
- Banjir Jakarta, Ratusan Orang Diungsikan dengan Truk Peti Kemas
- Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Kolaka, Ini Penjelasan BMKG
- Jakarta Terendam, Ini Daftar Wilayah Terdampak Banjir
- KKP Setop Reklamasi Ilegal di Kepulauan Seribu
Advertisement
Advertisement
