Advertisement
Prabowo Bicara soal Peran RI-Malaysia sebagai Produsen CPO Terbesar di Dunia
Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden RI, Prabowo Subianto menyoroti peran Indonesia dan Malaysia sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit (CPO) di dunia yang mencapai 80% dari produksi.
Dalam pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo sepakat untuk meningkatkan kerja sama dengan Malaysia yang juga menjadi penghasil minyak sawit terbesar di dunia. "Semua bidang kami sudah sepakat untuk meningkatkan kerja sama. Kami juga produsen kelapa sawit terbesar antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin kami [Indonesia dan Malaysia] produksi 80 persen produksi di seluruh dunia," kata Prabowo seusai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025).
Advertisement
Presiden Prabowo menekankan bahwa kelapa sawit menjadi komoditas yang sangat penting dan diperlukan oleh sejumlah negara, seperti Mesir, India dan Pakistan.
Oleh karena itu, Prabowo mengapresiasi dukungan Malaysia untuk Indonesia sebagai negara sesama produsen minyak sawit terbesar di dunia. "Saya kira bisa berbuat banyak yang baik. Dan terima kasih sokongan dari Malaysia terus dalam hal-hal ini. Saya kira itu yang penting," kata Prabowo.
Hal itu berkaitan dengan komoditas minyak sawit yang dinilai mendapat diskriminasi dari Uni Eropa.
BACA JUGA: Bersama-sama Menjaga Kesehatan "Paru-Paru" Dunia
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Indonesia dan Malaysia sebelumnya sepakat untuk satu suara soal implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dinilai mengekang kedua negara selaku produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO).
Kedua negara memiliki pandangan dan menyuarakan hal yang sama tentang Undang-Undang Anti Deforestasi yang dinilai hanya mendukung produk minyak nabati di pasar Eropa.
Malaysia juga diketahui memenangkan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan tindakan diskriminasi Uni Eropa (UE) terhadap produk biofuel dari minyak sawit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pendaki Magetan Meninggal di Gunung Lawu, Diduga Hipotermia
Pemerintah Anggarkan Rp424,8 Trilun untuk Pertahanan Semesta
Kantor Ditjen PHU Digeledah KPK, Ini Komentar Menag Nasarudin Umar
Bertemu Putin di Alaska, Ini Penjelasan Donald Trump
Advertisement
HUT Kemerdekaan, KPK Buka Layanan Khusus Kunjungan Rutan
Trump Bertemu Putin di Alaska, Ini Komentar Para Pemimpin Eropa
Kemenpar Luncurkan Halo Wonderful, Ini Keterangan Lengkapnya
Dana MBG Tenyata Diambil dari 44,2 Persen Anggaran Pendidikan
Advertisement
Jelang HUT Kemerdekaan RI Ke-80, TNI Tindak OPM di Tiga Titik
Berikut Daftar 15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Jumbo pada 2026
ICRC Didesak Turun Tangan Melindungi Tahanan Palestina di Israel
RAPBN 2026, Pemerintan Alokasikan Rp6,3 Triliun untuk IKN
Advertisement
Pertemuan Trump dan Putin di Alaska Berakhir Antiklimaks, Ini Penyebabnya
Berita Pilihan
- Jelang HUT Kemerdekaan RI Ke-80, TNI Tindak OPM di Tiga Titik
- ICRC Didesak Turun Tangan Melindungi Tahanan Palestina di Israel
- Sejumlah Bukti dan Dokumen Disita KPK dari Rumah Yaqut Cholil
- RAPBN 2026 Ditetapkan Presiden Prabowo, Ini Postur Lengkapnya
- Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Periksa Rektor USU sebagai Saksi
Advertisement
Jadwal KA Bandara YIA Xpress Minggu 17 Agustus 2025: Stasiun Tugu, Wates dan YIA
Advertisement
Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Semarak Merah Putih Berkibar di Candi Prambanan, Borobudur dan Ratu Boko
Advertisement
Berita Populer
- Konara Enumbi, Penembak Anggota Polri di Puncak Jaya DItangkap
- Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin Dukung Langkah Muhammadiyah Dirikan Bank Syariah
- Mendagri Bantah Kenaikan PBB dan NJOP Terkait dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran Pusat
- RAPBN 2026, BPJS Kesehatan Dianggarkan Rp69 Triliun
- RAPBN 2026, Kemenkes Disiapkan Anggaran Rp114 Triliun, Ini Rinciannya
- Ini Penyebab Penggilingan Padi Kecil Banyak yang Bangkrut
- Kawasan Legislatif-Yudikatif di IKN Dibangun Mulai Oktober 2025
Advertisement
Advertisement
