Menko Airlangga Bantah Pagar Laut 30 Kilometer di Tangerang Terkait PSN PIK 2

Annasa Rizki Kamalina

Rabu, 15 Januari 2025 - 14:47 WIB

Sunartono

Menko Airlangga Bantah Pagar Laut 30 Kilometer di Tangerang Terkait PSN PIK 2

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten bagian dari Proyek Strategis Nasional/PSN. Airlangga menuturkan meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. - Istimewa.

Harianjogja.cm, JAKARTA—Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten bagian dari Proyek Strategis Nasional/PSN. Airlangga menuturkan meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN.

“Enggak ada [kaitannya pagar laut dengan PSN],” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/1/2025).

Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco-City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar Rp65 triliun. PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. “Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya,” ucap Airlangga.

Berbagai pihak pun membahas kepemilikan pagar laut tersebut, termasuk Pengembang PIK 2, yang menyatakan pihaknya tidak ada kaitan dengan kemunculan pagar laut di Tangerang. "Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut," kata Manajemen PIK 2 Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025).

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI, Yeka Fatika Hendra mengatakan nelayan menanggung kerugian miliaran rupiah akibat adanya pagar laut di Tangerang. “Ini jelas bukan kawasan Proyek Strategis Nasional [PSN]. Kok ada pemasangan pagar bambu di laut hingga 1 km dari pinggir laut? Ini jelas merugikan nelayan. Tidak kurang dari Rp8 miliar nelayan rugi gara gara pagar bambu ini. Saya ragu kalau Aparat Penegak Hukum [APH] tidak tahu hal ini. Pagar bambu berlapis-lapis ini harus segera dicabut, demi pelayanan terhadap nelayan," kata Yeka dalam keterangan resmi dikutip Kamis (9/1/2025).

Yeka menjelaskan temuan pagar laut itu diketahui usai Ombudsman melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi pada (5/12/2024). Kehadiran pagar laut itu mengganggu mobilitas para nelayan. Menurutnya ada indikasi pemagaran laut yang berdampak besar pada akses masyarakat pesisir. Pagar bambu berlapis-lapis terlihat membatasi pergerakan kapal nelayan, sedangkan penimbunan tambak dan aliran sungai memperparah situasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.