Kapolri Bentuk Satgassus Awasi Penerimaan Negara, Begini Respons Sri Mulyani

Newswire Selasa, 17 Juni 2025 22:27 WIB

Kapolri Bentuk Satgassus Awasi Penerimaan Negara, Begini Respons Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.

Sri Mulyani menyebut Satgassus tersebut bukan hal baru. Satgas khusus ini sudah pernah diluncurkan sebelumnya dan dia mengaku menghadiri acara peluncuran tersebut.

“Satgas khusus dari Kapolri ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun terakhir. Saya termasuk yang saat itu diundang ketika diluncurkan pertama kali. Ini mungkin diperkuat lagi,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu pun berpendapat satgas khusus itu merupakan inisiatif yang berpotensi mendukung APBN. “Karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat,” katanya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.

Tim Satgassus, kecuali Novel Baswedan, menyambangi kantor Dirjen Pajak. Menurut Bimo, kedua belah pihak berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam upaya mengamankan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun peningkatan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang berfokus mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah.

Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara beranggotakan mantan pegawai KPK yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri. Satgas tersebut dipimpin oleh Herry Muryanto selaku ketua dan Novel Baswedan dan selaku wakil ketua.

Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yudi Purnomo menjelaskan selama enm bulan terakhir, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian. Satgassus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal meningkatkan potensi pendapatan negara pada sektor perikanan.