Advertisement
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Mahfud MD: Harus Ditaati!
Mahfud MD / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md memandang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 soal ambang batas persentase minimal pencalonan presiden atau presidential threshold harus diterima dan ditaati.
Mahfud menilai ada dua alasan mengapa semua pihak harus menerima dan menaati putusan MK tersebut.
Advertisement
“Pertama, karena adanya dalil bahwa putusan hakim yang sudah inkrah itu mengakhiri konflik, dan harus dilaksanakan,” kata Mahfud saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (2/1/2024)
Selanjutnya, kata dia, putusan itu harus ditaati karena selama ini ambang batas dinilai sering digunakan untuk merampas hak rakyat hingga partai politik untuk dipilih maupun memilih.
“Oleh sebab itu, vonis MK ini merupakan vonis yang bisa menjadi landmark decision (keputusan penting, red.) baru,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengapresiasi MK yang berani melakukan aktivisme peradilan yang sesuai dengan aspirasi rakyat untuk membangun keseimbangan baru dalam ketatanegaraan Indonesia.
Walaupun demikian, kata dia, MK sebelumnya selalu menolak permohonan tentang ambang batas tersebut.
Adapun Mahfud mengaku bahwa sebelum mengapresiasi putusan MK saat ini, dirinya dulu sempat berpikir ambang batas tidak boleh ditentukan oleh MK.
“Dulu saya selalu bersikap bahwa urusan threshold itu adalah ruang open legal policy (OPL) yang menjadi wewenang lembaga legislatif, dan tak boleh dibatalkan atau ditentukan oleh MK,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Anggota DPR Mendesak Polisi Menangkap Dokter Pelaku Pelecehan di Garut
Cegah DBD, Nyamuk Wolbachia UGM Disebar 1.180 Titik di Jakarta
Parah! Ambulans Bawa Pasien Masih Ditilang, Begini Penjelasan Polisi
Advertisement
KPK Panggil Mantan Pejabat LPEI Terkait Korupsi Fasilitas Kredit
Indonesia dan Yordania Jalin Kerja Sama di Bidang Pertanian
343 Kabupaten/Kota Wajib Kelola Sampah Sesuai UU Jika Tidak Ingin Dipidana
PBB: Serangan Israel di Gaza Picu Krisis Kemanusiaan
Advertisement
Inilah Hasil Kesepakatan Kerja Sama Antara Prabowo dan Abdullah II
Advertisement
Rusia Dirayu Buka Penerbangan Moskow ke Jakarta
Berita Pilihan
- Anggota DPR Mendesak Polisi Menangkap Dokter Pelaku Pelecehan di Garut
- Pemerintah Klaim BPI Danantara Mulai Dipercaya Masyarakat Internasional, Ini Buktinya
- Rusia Dirayu Buka Penerbangan Moskow ke Jakarta
- KemenP2MI Tangkap Calo Pekerja Migran Ilegal dan Amankan 6 Korban
- Diperiksa KPK, Febri Diansyah Sebut Ditanya Soal Statusnya sebagai Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto
Advertisement
Lelang Pembangunan RSUD Sleman Dibatalkan, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Larangan Mendaki Gunung Merapi Wajib Ditaati, BPBD DIY: Jangan Coba-Coba Mempertaruhkan Nyawa
- 85 Persen Pembangunan Jawa Tengah Andalkan Investasi, Ahmad Luthfi: Tingkatkan Pelayanan
- Diperiksa KPK, Febri Diansyah Sebut Ditanya Soal Statusnya sebagai Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto
- Megawati dan Prabowo Agendakan Pertemuan Lanjutan
- Kereta Cepat Whoosh Angkut 341.100 Penumpang Selama Libur Lebaran 2025
- Bareskrim Polri Ungkap Kasus Narkotika 192 Kilogram di Aceh
- KemenP2MI Tangkap Calo Pekerja Migran Ilegal dan Amankan 6 Korban
Advertisement
Advertisement
