Advertisement
MK Hapus Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen, Semua Parpol di DPR Kini Bisa Usung Calon
Ilustrasi pemilu / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan syarat ambang batas pencalonan presiden yang menyebutkan partai politik harus memiliki 20% suara di DPR.
Penghapusan aturan ini mengabulkan uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Advertisement
Dalam amar putusan yang dibacakan pada perkara No.62/PUU-XXII/2024, MK menyatakan ambang batas pencalonan presiden yang saat ini berlaku 20% inkonstitusional. Artinya, pencalonan presiden oleh partai politik tidak harus memiliki suara 20% di DPR.
"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (2/1/2025).
MK juga menyatakan dalam putusannya bahwa pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alias inkonstitusional. "Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Suhartoyo.
BACA JUGA: Bursa Transfer Pemain Sepak Bola, PSS Sleman Melepas Ricky Cawor
Adapun terdapat dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat atau dissenting opinion, yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmic P Foekh.
Pemohon dari perkara No.62/PUU-XXII/2024 adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq dan Tsalis Khoirul Fatna.
Sebagaima diketahui, norma yang diujikan adalah Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PBB Soroti Demo di Indonesia, Ini kata Anis Matta
Wapres Gibran Sapa Ojol dan Bagi-bagi Sembako di Gondangdia
La Nina Berpotensi Terjadi Lagi di Indonesia
Penanganan Kasus Amikom Jogja Diawasi Kompolnas
Advertisement
Helikopter Hilang di Kalimantan Selatan, Tim SAR Hentikan Pencarian
Immanuel Ebenezer: Saya Mengakui Kesalahan Saya
Kunjungan Luar Negeri Komisi I DPR Dibatalkan Seluruhnya
Menumpuk di Gudang, 300 Ribu Beras Bulog Terancam Rusak
Fitur Live TikTok Sudah Aktif Kembali Sore Ini
Advertisement
Berita Demonstrasi, AMSI Serukan Media Siber Jaga Integritas
Diantar Brimob ke RS, Mahasiswa Unnes Meninggal Tak Wajar Seusai Demo
Setelah Demo Pasar Tanah Abang Masih Sepi, Pedagang: Belum Ada Transaksi
DPR Desak Kemlu Evaluasi Keamanan Perwakilan Luar Negeri
Demo Makassar, Polisi Tangkap 10 Orang
Advertisement
Nezar Patria Bantah Pemerintah Hentikan Fitur Live TikTok
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Polres Indramayu Amankan 58 Orang Perusuh
- Kapolri Beri Apresiasi Korps Brimob, Dinilai Sigap Jaga Markas
- Satgas Tanah Bambu Dibentuk Cari Helikopter Hilang di Hutan Kalimantan
- Prabowo Segera Umumkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
- PBB Desak Prabowo Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Selama Aksi Demo
- Dilempar Bom Molotov, Polisi Tembak Gas Air Mata ke Unisba Bandung
- Prabowo Ingatkan Aksi Demo Harus Berizin, Selesai Pukul 18.00
Advertisement
Advertisement
