Advertisement
Kejaksaan Tahan Panglima Komando Pertahanan Korsel, Diduga Terlibat Kudeta
Polisi Korea Selatan telah menggeledah kantor Presiden Yoon Suk-yeol, serta beberapa departemen kepolisian, dalam rangka penyelidikan terhadap upaya gagal Yoon untuk memberlakukan undang-undang darurat militer, lapor kantor berita Yonhap pada Rabu (11/12). /ANTARA/foto-Yonhap - py
Advertisement
Harianjogja.com, SEOUL— Letnan Jenderal Lee Jin-woo, Panglima Komando Pertahanan Ibu Kota ditahan atas dugaan keterlibatannya dalam darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember.
"Sang panglima telah ditahan malam ini berdasarkan surat perintah," menurut kantor Kejaksaan Korea Selatan pada Jumat (13/12) sebagaimana dilaporkan kantor berita Yonhap.
Advertisement
BACA JUGA: Gelombang Unjuk Rasa Masih Terjadi di Korsel, Tuntut Pemakzulan Sang Presiden
Lee yang ditangguhkan dari jabatannya sejak pekan lalu, adalah salah satu petinggi militer Korsel yang tengah diselidiki atas dugaan keterlibatan militer dalam deklarasi darurat militer, menurut Yonhap.
Ia dituduh memerintahkan mobilisasi personel militer ke gedung Majelis Nasional di Seoul usai pernyataan darurat militer, demikian laporan kantor berita itu.
Presiden Yoon Suk Yeol secara mendadak menyatakan darurat militer pada 3 Desember malam dengan mengeklaim kelompok oposisi mendukung Korea Utara dan berencana melakukan makar.
Majelis Nasional menentang pernyataan tersebut dan, melalui pemungutan suara, memerintahkan pencabutan darurat militer. Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik menyatakan, pernyataan darurat Presiden Yoon telah gugur menyusul keputusan parlemen.
Pada pagi 4 Desember, Yoon pun mencabut darurat militer dan memohon maaf kepada rakyat Korea Selatan.
Meski demikian, Yoon dilarang meninggalkan Korsel karena penyelidikan yang berlangsung terhadapnya.
Mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun kemudian ditangkap atas tuduhan melakukan pengkhianatan.
Sementara itu, pihak oposisi di Majelis Nasional mengupayakan pemakzulan Yoon, tetapi upaya pertama pada 7 Desember gagal karena anggota partai pemerintah memboikot pemungutan suara.
Mosi pemakzulan kedua kembali diterima parlemen pada Jumat dan pemungutan suaranya dijadwalkan berlangsung pada sidang paripurna Majelis Nasional, Sabtu ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kepala BPJPH Angkat Bicara Terkait Kasus Ayam Goreng Widuran Nonhalal
PDIP: Megawati Tersinggung Dituding Terlibat Judol
Advertisement
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Keluarkan SE Penerapan Jam Malam Bagi Pelajar
PN Mataram Vonis Agus Buntung 10 Tahun Penjara
Advertisement
Trump Melarang Mahasiswa Asing di Universitas Harvard, 87 WNI Tak Jelas Nasibnya
Kasus Kecurangan Saat UTBK SNPMB 2025 Nilainya Capai Ratusan Juta
Seorang Jaksa Jadi Korban Pembacokan di Depok
Buntut Tudingan Terlibat Judol, PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri
Advertisement
Kritik Pernyataan Rommy, Waketum PPP Minta Kader Jaga Martabat Partai
Berita Pilihan
- Tok! Hasil Sidang Isbat, 1 Zulhijah 1446 H Jatuh pada Rabu 28 Mei, Iduladaha pada Jumat 6 Juni 2025
- PDIP: Megawati Tersinggung Dituding Terlibat Judol
- PN Mataram Vonis Agus Buntung 10 Tahun Penjara
- Trump Melarang Mahasiswa Asing di Universitas Harvard, 87 WNI Tak Jelas Nasibnya
- Seorang Jaksa Jadi Korban Pembacokan di Depok
Advertisement
Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini Rabu 28 Mei 2025: Stasiun Tugu, Lempuyangan, Maguwo, Ceper, Srowot, Klaten Delanggu hingga Palur
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Program MBG: Seribu SPPG di Pesantren Akan Beroperasi Juli 2025
- Bekas Pejabat MA Zarof Ricar Membisu Saat Dicecar Hakim Terkait Pertemuan Calo Kasus dengan Ketua PN
- Kerja di Perusahaan Online Scam Kamboja, Perempuan Asal Indonesia Meninggal Dunia
- Kecelakaan KA Malioboro Ekspres yang Tewaskan 4 Orang, Polisi Tetapkan Penjaga Palang Pintu Sebagai Tersangka
- Catatan 100 Hari Kerja Luthfi-Yasin, Bandara Ahmad Yani Kembali Berstatus Internasional
- Gunung Marapi Meletus Pagi Ini, Lontarkan Abu Setinggi 1,1 Kilometer
- Panglima Sebut Pengamanan Jaksa Oleh TNI Sesuai Undang-undang, Tugas Selain Perang
Advertisement
Advertisement
