Pemerintah Kejar Pemulihan Sumatera Sebelum Ramadan

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah pusat mempercepat agenda pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra. Targetnya, pekerjaan infrastruktur utama dapat dikejar sebelum masyarakat memasuki bulan Ramadan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, menilai periode setelah libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga awal Ramadan menjadi masa yang paling memungkinkan untuk memaksimalkan pengerjaan lapangan. Pada fase ini, kebutuhan stamina personel masih optimal sehingga percepatan fisik dapat dilakukan tanpa hambatan tambahan.

“Nataru sudah selesai, mumpung sebelum Ramadan, karena kalau Ramadan capek nanti kerja fisik. Jadi harus digenjot di periode waktu ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolri mohon dukungan paling tidak 5.000 personel Polri,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Tito, jumlah tersebut diperlukan untuk mengisi pos-pos prioritas yang sebelumnya belum tertangani maksimal akibat fokus pengamanan Nataru. Di sisi lain, ia juga telah meminta dukungan lebih besar dari TNI.

Kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Tito meminta tambahan 10.000 personel untuk memperluas jangkauan penanganan. Ia mencontohkan pengiriman 1.200 pekerja dari IPDN yang hanya mampu bekerja di satu wilayah, yakni Aceh Tamiang, padahal sejumlah daerah lain seperti Aceh Timur dan Gayo Lues juga membutuhkan percepatan.

“Kalau cuma 1.000 saja itu tenggelam,” ujarnya.

Tito menegaskan bahwa pengerahan personel dalam jumlah besar menjadi kunci agar rehabilitasi tidak bertumpu pada satu lokasi, melainkan bergerak serempak di banyak titik. Pemerintah ingin akses publik, layanan dasar, serta mobilitas masyarakat kembali normal sebelum rangkaian ibadah Ramadan dimulai.

Saat ini, pemerintah pusat dan daerah masih mematangkan pemetaan penempatan 15.000 personel tambahan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan infrastruktur di wilayah terdampak. Sinkronisasi logistik dan koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar proses di lapangan berjalan lebih efisien.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com