Pasien Ginjal Berisiko Lebih Tinggi Terkena Cacar Api, Kenali Komplikasinya
Pasien dialisis dan transplantasi ginjal berisiko lebih tinggi terkena cacar api. Kenali komplikasi dan pentingnya pencegahan.
Ruang Sidang di Gedung DPR - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan anggota Komisi V DPR RI Haryanto terbukti melanggar kode etik terkait video bermuatan asusila yang diduga dirinya.
Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dek Gam menyampaikan MKD memberikan sanksi berupa teguran tertulis dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. "Terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis," kata Dek Gam membacakan putusan sidang etik MKD DPR RI.
BACA JUGA : Upah Minimum Naik 6,5 Persen, DPR Minta Pemerintah Beri Perhatian kepada UMKM dan IKM
Dia mengatakan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Sebelum putusan dibacakan, para anggota dan pimpinan MKD melayangkan pertanyaan untuk meyakinkan kejujuran dari Haryanto yang telah diambil sumpah sebelum sidang dimulai, serta video asusila terkait dirinya telah diputar secara tertutup.
"Kalau jujur, jujur, kami sebetulnya berharap kalau memang benar-benar itu iya, kami berharap 'Oh iya pak, itu saya dan saya mohon maaf'. Toh ini kasusnya sebelum bapak jadi anggota DPR RI, itu masa lalu bapak, tetapi karena bapak menyatakan bukan, saya menghormati sikap bapak dengan segala risikonya," kata Wakil Ketua MKD DPR RI T.B. Hasanuddin.
Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Widyantoro memberikan permainan berupa pertanyaan untuk menguji kejujuran Haryanto, namun mantan Bupati Pati itu tetap mengelak sosok dalam video tersebut merupakan dirinya.
"Saudara Haryanto boleh tetap berpegang pada prinsip kebenaran sendiri, tetapi majelis hakim juga punya keyakinan mereka yang pernah nonton ini supaya panjenengan itu tidak mengingkari berdasarkan kebenaran sendiri," katanya.
Anggota MKD DPR RI Habiburokhman mengatakan apabila Haryanto berkata ingkar maka pembuktian kebenaran terkait sosok dalam video tersebut bisa diproses lebih lanjut ke pihak kepolisian.
"Kalau sebenarnya di MKD ini kalau melihat sepintas bisa timbul keyakinan itu bapak, tetapi kalau bapak menyangkal, kepolisan punya teknologi, teknologi yang sangat akurat, walaupun kami juga enggak tergantung dari kepolisan, kami bisa memutus dari keyakinan kami sendiri," tuturnya.
Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin pun melontarkan pernyataan mengapa Haryanto tidak melaporkan kepada pihak berwajib terkait pencemaran nama baik apabila dirinya bukanlah sosok dalam video asusila yang beredar tersebut.
"Ada dua kesimpulan yang saya tarik bahwasannya Pak Haryanto ini tidak pedulikan terkait nama baik pribadi, terutama kelembagaan DPR karena tadi saya tanyakan apakah akan melaporkan akun tersebut atau tidak," katanya.
BACA JUGA : Tahun Depan Harga Barang di Pusat Perbelanjaan Bakal Semakin Mahal, Ini Sebabnya
Namun, Haryanto bersikeras membantah bahwa sosok yang ada dalam video asusila tersebut dirinya. "Jadi, karena yang lapor itu, yang buat laporan itu kan tidak jelas itu kan hanya akun-akun itu sehingga kami belum melakukan langkah apa-apa karena menganggap bahwa kami tidak melakukan. Jadi, saya selama ini ya diam," kata Hariyanto.
Dia lantas berkata, "Saya juga aktivitas kegiatan di DPR juga saya hadir, saya juga enggak melakukan apa-apa karena saya tidak melakukan dan saya tidak bikin video semacam itu."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pasien dialisis dan transplantasi ginjal berisiko lebih tinggi terkena cacar api. Kenali komplikasi dan pentingnya pencegahan.
Kapolri menarik Komjen Syahardiantono dan Yuda Gustawan dari KSP. Mutasi juga menyasar jabatan strategis di Bareskrim Polri.
Prancis menuding Iran menyerang sistem kulkas di 700 waralaba, termasuk Carrefour dan Monoprix. Paris menyiapkan sanksi melalui Uni Eropa.
Enam saksi kasus dugaan penyadapan Presiden mengajukan perlindungan ke LPSK. Permohonan ditelaah sejak 6 November 2026.
KAI Daop 6 mengimbau penumpang dari Stasiun Yogyakarta datang lebih awal pada 10 November 2026 untuk mengantisipasi kepadatan akibat aksi mahasiswa.
PKB mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.