Advertisement
Wacana Polri di Bawah Kemendagri, Anggota Komisi III DPR: Ini Kemunduran
Patroli polisi / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wacana mengembalikan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditolak Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi. Ia menyebut bahwa gagasan tersebut merupakan kemunduran besar dalam reformasi Polri.
"Langkah tersebut merupakan bentuk merupakan bentuk kemunduran besar dan tidak sejalan dengan amanat reformasi Polri yang telah diperjuangkan," kata Aboe Bakar dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (1/11/2024).
Advertisement
Aboe Bakar mengatakan bahwa Polri dipisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 2000 dan dari Kemendagri pada 1946 dengan tujuan untuk menjadikan institusi penegak hukum tersebut menjadi lembaga yang mandiri dan profesional.
"Sudah pernah di bawah Kemendagri, pernah juga bareng TNI. Jadi, tak perlu mengulang masa lalu yang kurang baik," ucapnya.
Menurut dia, apabila memang terdapat oknum Polri yang tidak menjaga netralitas dengan terlibat dalam pilkada, seharusnya yang dilakukan adalah evaluasi dan pembenahan.
Solusi yang seharusnya diambil, menurut dia, bukanlah dengan menempatkan Polri di bawah kementerian, melainkan adalah memperkuat akuntabilitas, pengawasan, dan kapasitas internal Polri.B
BACA JUGA: Harga Komoditas Pangan Naik Pagi Ini, Cabai Rawit Mencapai Rp41.930 per Kilogram
"Jika ada oknum yang berpolitik, memosisikan Polri di bawah Kemendagri bukanlah solusi. Wacana ini berisiko menempatkan Polri dalam potensi intervensi politik yang lebih besar," ucapnya.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat reformasi Polri dengan tidak mengambil langkah mundur yang dapat mengganggu stabilitas hukum serta demokrasi di Indonesia.
"Polri adalah institusi negara, bukan alat pemerintah tertentu. Reformasi Polri harus terus diperkuat, bukan diputarbalikkan ke masa lalu," ucapnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa wacana terkait dengan penempatan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Remaja Korban Judi Online Diusulkan Direhabilitasi
Wacana Polri di Bawah Kemendagri, Anggota Komisi III DPR: Ini Kemunduran
Advertisement
Wamen PU: Kami Siap Antisipasi Bencana Hidrometeorologi
Anak Diduga Bunuh Ayah Kandung di Ponorogo, Polisi Lakukan Penyelidikan
KAI Siapkan 44,7 Juta Tempat Duduk untuk Angkutan Natal dan Tahun Baru
Kenaikan UMP 6,5 Persen di 2025: Kadin Minta Pengusaha Hindari PHK
Advertisement
Adik Presiden Prabowo Sebut Gaji Hakim Bakal Dinaikkan Lagi
Maksimalkan Dakwah Digital, Dai Bisa Berperan Tangkis Judi Online
Eks Drummer My Chemical Romance Ditemukan Membusuk Tak Bernyawa di Rumahnya
Program 3 Juta Rumah, BUMN dan Swasta Dipatok Bangun 800 Ribu Unit
Advertisement
Ditikam Anak Sendiri, Begini Kondisi Ibu asal Cilandak
Berita Pilihan
- Remaja Korban Judi Online Diusulkan Direhabilitasi
- Lapisan Es di Pegunungan Jaya Wijaya Papua Susut dari Tebal 32 Meter Kini Hanya Empat Meter
- Wacana Polri di Bawah Kemendagri, Anggota Komisi III DPR: Ini Kemunduran
- PKB Sebut Partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta Rendah karena Kandidat Tak Diminati
- Libur Nataru, Menhub Sebut Semua Simpul Transportasi Siap Hadapi Lonjakan Penumpang
Advertisement
Pemkab Bantul Targetkan Panen Padi 30.000 Hektare Lebih di 2025
Advertisement
Lima Satwa Berbagai Spesies Lahir di Beberapa Taman Safari di Indonesia
Advertisement
Berita Populer
- Pilkada Usai, PBNU Minta Jajaran NU Perkuat Kembali Konsolidasi Internal
- Vietnam Resmi Melarang Roko Elektrik pada 2025
- Libur Nataru, Menhub Sebut Semua Simpul Transportasi Siap Hadapi Lonjakan Penumpang
- PKB Sebut Partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta Rendah karena Kandidat Tak Diminati
- Ditikam Anak Sendiri, Begini Kondisi Ibu asal Cilandak
- Program 3 Juta Rumah, BUMN dan Swasta Dipatok Bangun 800 Ribu Unit
- DPR Minta Polri di Bawah Kemendagri, Praktisi Hukum: Bisa Buka Lagi Ruang Intervensi Politik
Advertisement
Advertisement
