Bicara Soal Penundaan Pilkades, Begini Penjelasan Kemendagri

Newswire

Rabu, 09 Oktober 2024 - 19:37 WIB

Arief Junianto

Bicara Soal Penundaan Pilkades, Begini Penjelasan Kemendagri

Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Syarmadani. - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menegaskan penundaan pemilihan kepala desa (Pilkades) dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024,” ujar Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Syarmadani ketika menyampaikan keterangan pemerintah dalam Sidang Perkara No. 92/PUU-XXII/2024 di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Lebih lanjut, Syarmadani menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades serentak merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pengelompokan akhir masa jabatan kades, kondisi kemampuan keuangan daerah, dan ketersediaan PNS di lingkup pemerintah kabupaten/kota sebagai penjabat kades.

Penundaan pemilihan kades merupakan imbas dari berlakunya Pasal 118 huruf e UU Desa.

Pasal 118 huruf e UU Desa selengkapnya menyatakan, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Pasal tersebut memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Dengan demikian, bagi kades yang berakhir masa jabatannya bulan Februari 2024 dapat diperpanjang, sehingga Februari 2024 menjadi titik mula (starting point) kades yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan kades.

Imbasnya, para pemohon sidang perkara ini, merasa dirugikan, sebab mereka telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pemilihan kepala desa yang berlangsung pada 24 September 2023.

Meskipun demikian, Syarmadani menegaskan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak bertentangan dengan paham konstitusionalisme karena hal itu tetap berada dalam koridor pembatasan kekuasaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara