Advertisement
Rezim Zionis Resmi Larang Sekjen PBB Antonio Guterres Masuk Israel
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres berbicara di perbatasan Rafah sisi Mesir pada 23 Maret 2024. Guterres mengulangi seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata di daerah kantong Palestina yang terkepung. (Mohamed Ahmed - Xinhua)
Advertisement
Harianjogja.com, YERUSSALEM—Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak diterima secara resmi dan dilarang untuk memasuki Israel, ungkap kepala urusan luar negeri Israel, yang bernama Israel Katz, pada Rabu (2/10/2024).
"Saya telah menyatakan Sekjen PBB Antonio Guterres persona non grata di Israel dan melarangnya memasuki negara ini," ujar Katz dalam sebuah pernyataan.
Advertisement
Selain Guterres, beberapa pejabat PBB lainnya juga dilarang memasuki Israel dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pula Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese, yang dituduh berpihak pada warga Palestina.
Adapula kepala kantor kemanusiaan PBB di Wilayah Palestina yang diduduki juga tidak diperpanjang visanya oleh Israel pada Agustus lalu karena laporan PBB yang menuduh Israel melanggar hak-hak anak-anak Palestina.
Rezim Zionis itu juga memfitnah dengan menyerang kredibilitas Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Untuk membenarkan tindakannya, Katz mengatakan Guterres tidak "mengutuk tegas" serangan rudal Iran pada Selasa (1/10) terhadap Israel dan juga belum menyatakan kelompok perlawanan Palestina Hamas sebagai "organisasi teroris."
BACA JUGA: Rusia Kutuk Keras Operasi Darat Israel ke Lebanon
BACA JUGA: Serangan Israel Membabi Buta di Lebanon dalam 24 Jam, 56 Orang Tewas dan 156 Terluka
Pada Selasa itu, Iran menembakkan sekitar 180 rudal ke Israel, yang disebut sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, dan komandan Garda Revolusi Iran.
Atas serangan itu, Israel menyatakan akan membalas tindakan eskalasi tersebut.
Ketegangan regional meningkat karena serangan gencar dan brutal yang dilakukan pasukan Israel selama hampir setahun di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 41.600 orang, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, menyusul serangan Hamas Oktober lalu.
Konflik juga menyebar ke Lebanon, dengan Israel melancarkan serangan mematikan di seluruh negeri yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai hampir 3.000 lainnya sejak 23 September.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara - Anadolu
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Advertisement
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
UGM Berduka, Satu Mahasiswa KKN Meninggal dalam Insiden Kecelakaan Kapal, Satu Orang Masih dalam Pencarian
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Janjikan Seluruh Sekolah Rakyat Terkoneksi Internet, Koneksi Perdana di Bantul dan Sleman
- Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
- Pemerintah Pusat Tulis Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Progres Mencapai 80 Persen
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
- Suap ke Mbak Ita Demi Mendapat Proyek, Ketua Gapensi Semarang Dituntut 5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
