Thailand Bebaskan 18 Tentara Kamboja Pasca Gencatan Senjata

Harianjogja.com, BANGKOK—Thailand resmi membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditahan sejak Juli setelah kedua negara memberlakukan gencatan senjata di wilayah perbatasan yang sempat dilanda bentrokan bersenjata.

Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan pemulangan dilakukan pada Rabu setelah gencatan senjata dinilai tetap berjalan. Para tentara tersebut telah ditahan selama sekitar 155 hari sejak konflik perbatasan pecah pada Juli lalu.

Kantor berita resmi Kamboja, Agence Kampuchea Presse, mengonfirmasi kepulangan para personel militer itu. Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, pembebasan dilakukan jika kondisi keamanan tetap kondusif selama 72 jam pertama.

Perkembangan tersebut terjadi setelah kedua negara itu menyatakan gencatan senjata pada Sabtu (27/12) menyusul bentrokan selama 20 hari di wilayah perbatasan yang menewaskan sedikitnya 99 orang, termasuk warga sipil.

Thailand “memulangkan 18 tentara Kamboja yang ditahan ke Kamboja,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Thailand.

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, seluruh 18 tentara yang ditahan sejak bentrokan perbatasan pada Juli yang menewaskan sedikitnya 48 orang, harus dikembalikan ke Kamboja apabila gencatan senjata tetap sepenuhnya dipatuhi selama 72 jam pertama.

Sebelumnya pada Selasa (30/12) Thailand menyatakan bahwa pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditahan sejak Juli sedang dipertimbangkan, meski gencatan senjata yang diharapkan akan memicu kepulangan mereka setelah periode awal 72 jam masih berlanjut.

Otoritas Thailand mengatakan dugaan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tak berawak melanggar Pasal Enam dari perjanjian yang ditandatangani pada Sabtu, yang mengharuskan kedua pihak untuk menghindari "tindakan provokatif apa pun," termasuk operasi militer, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Nikorndedj Balankura.

Dia mengatakan badan keamanan Thailand mendeteksi pesawat tak berawak Kamboja "melanggar wilayah udara kedaulatan Thailand," yang dipandang Bangkok sebagai alasan untuk menunda pembebasan.