Advertisement
Terdakwa Pemberi Suap Gubernur Maluku Utara Segera Disidang
Advertisement
Harianjogja.com, TERNATE— Terdakwa pemberi suap kepada Gubernur Maluku Utara 2019—2024 Abdul Gani Kasuba (AGK), Muhaimin Syarif (MS) alias Ucu, dipindah ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Ternate untuk menjalani persidangan.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika mengatakan pada Selasa, (1/10/2024) terdakwa MS alias Ucu, secara resmi telah dipindahkan tempat penahanannya dari Rutan KPK ke Rutan Ternate, Maluku Utara.
Advertisement
BACA JUGA: KPK Periksa Sejumlah Pejabat Povinsi Kaltim Terkait Izin Usaha Pertambangan
Dikatakan bahwa sidang terdakwa MS akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate. "Dijadwalkan untuk jalani sidang perdana pada hari Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 09.00 WIT di PN Ternate Maluku Utara," kata Tessa, Selasa.
Penyidik KPK menahan Muhaimin Syarif (MS) alias Ucu pada hari Rabu (17/7). Pengumuman penahanan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur.
Asep menerangkan bahwa MS telah memberi uang sebesar Rp7 miliar kepada AGK berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Pemberian uang dari MS kepada AGK secara tunai langsung kepada AGK maupun melalui ajudan-ajudannya. Selain itu, melalui transfer ke rekening keluarga AGK, lembaga, dan pihak yang terafiliasi dengan AGK serta perusahaan yang terkait dengan keluarga AGK.
Penyidik KPK juga menemukan adanya pemberian uang oleh tersangka MS kepada AGK berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dan pengurusan perizinan izin usaha pertambangan (IUP) PT Prisma Utama di Maluku Utara.
Di samping itu, pengurusan pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM Republik Indonesia tanpa melalui prosedur yang ditandatangani AGK untuk setidaknya 37 perusahaan.
Atas perbuatannya, tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BBM Shell Turun Harga Mulai 1 Oktober 2024, Cek Daftarnya!
- Jokowi dan Istri Tercatat dalam DPT Solo pada Pilkada 2024
- RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Resmi Masuk Prolegnas 2024-2029
- Masih Lahan Kosong, Pembangunan Pusat Data Nasional di Batam Masuk Tahap Kajian Ulang
- Wacana Subsidi BBM Cs Diubah Jadi BLT, Ini Untung Ruginya
Advertisement
Perguruan Islam Armageddon Siap Menangkan Harda-Danang di Pilkada Sleman
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Politikus Gerindra Kritik Hakim Lakukan Aksi Cuti Massal, Ini Alasannya
- DPR Sahkan RUU Paten Jadi Undang-Undang, Masa Tenggang Publikasi Ilmiah Diperpanjang Jadi 12 Bulan
- Puan Maharani: DPR RI Lakukan 2.962 Kali Kunker dalam 5 Tahun Terakhir
- Eko Patrio Ditunjuk Jadi Sekjen DPP PAN
- Polisi Siagakan 5.600 Personel Amankan Pelantikan DPR RI 1 Oktober 2024
- Gus Muhdlor Didakwa Terima Duit Rp1,4 Miliar dari Pemotongan Insentif Pegawai
- Ambassador Bamboo Bike Club Jadi Cara Kemen-LHK Kampanyekan Lingkungan ke Dunia Internasional
Advertisement
Advertisement