Ibu Kota Nusantara untuk Mewujudkan Indonesiasentris

JOGJA—Cita-cita besar memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa mengendap lama sejak kepemimpinan Presiden Sukarno. Bayangan memindahkan ibu kota itu mewujud di era masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengumuman pemindahan ibu kota ke luar Jawa dikeluarkan Presiden Jokowi pada sekitar pertengahan 2019. Lokasi ibu kota baru berada di sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, di Provinsi Kalimantan Timur.

Alasan utama pemilihan lokasi IKN berada di luar Pulau Jawa adalah untuk pemerataan pembangunan, ekonomi dan penduduk agar tidak Jawasentris.

"Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris," ujar Presiden ketika menyampaikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023).

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur disebut bukan merupakan gagasan yang datang dari dirinya. Presiden Sukarno lah yang mengagas pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah sejak 1960.

Penekanan pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan fisik bangunan atau gedung-gedung pemerintahan. Melainkan, pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru, dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan baik.

Prsiden Jokowi ingin ibu kota baru betul-betul sebuah ibu kota yang tidak dimiliki negara lain. Diproyeksikan proyek IKN akan rampung dalam 15 hingga 20 tahun mendatang dan IKN menjadi kota pemerintahan.

Pembangunan IKN menjadi salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan total kebutuhan pendanaan sebesar Rp466 triliun. 

Penanganan khusus mewujudkan IKN berada dalam tanggung jawab Otorita IKN (OIKN). Lembaga Otorita ini bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

Saat dilantik di Istana Negara Jakarta pada 10 Maret 2022, Bambang Susantono Kepala Otorita IKN memohon dukungan dari semua lapisan masyarakat sehingga IKN bisa menjadi kota inklusif, hijau, berkelanjutan dan dibangun untuk semua kalangan dengan sebutan a city for all.

"Membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antar-warganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis, dan liveable,” ujarnya kala itu.

Secara nyata, perpindahan ibu kota ke IKN menjadi alah satu upaya konkrit pemerintahan Presiden Jokowi dalam memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota, serta untuk pemerataan.

Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dilaksanakan dalam lima tahap sesuai Undang-Undang Ibu Kota Negara yang akan berlangsung dari tahun 2022 hingga 2045.

Dukungan dan Investasi

Dukungan terhadap pembangunan IKN untuk pemerataan tidak hanya datang dari calon-calon investor yang belakangan mulai mempertimbangkan menanamkan modal. Sokongan datang dari kalangan universitas, salah satunya Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dikutip dari UGM.go.id, UGM berkolaborasi dengan Universitas Nasional Singapura (National University of Singapore/NUS) sepakat menyukseskan proyek IKN di Kalimantan Timur dengan mendorong konsep pembangunan kota berkelanjutan.

Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, Senin (2/9/2024) seusai menerima kunjungan President NUS menyatakan, dua universitas itu mempertemukan para pakar dan akademisi antardisiplin untuk membahas dan merumuskan agenda penelitian dan akademik untuk mengembangkan kota yang modern dan berkelanjutan.

“Dengan berfokus pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan IKN, kami ingin menyinergikan kebijakan pemerintah dengan inovasi akademis dan solusi praktis, guna memastikan kelancaran pembangunan IKN yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan inklusivitas,” kata Ova.

Beberapa riset kolaborasi yang akan dilakukan meliputi mengatasi dampak pembangunan di masa depan dengan meningkatkan kualitas udara, pengelolaan air, dan perbaikan iklim mikro di IKN.

Presiden NUS, Profesor Tan Eng Chye, merasa terhormat bahwa NUS dilibatkan dalam proses penelitian untuk pembangunan IKN. NUS akan memanfaatkan program mereka, NUS Cities, untuk memecahkan masalah urbanisasi yang akan dihadapi oleh IKN. “Kami harap penelitian bersama ini dapat bermanfaat bagi IKN,” ujar Tan.

Sedangkan soal, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN, merasa optimistis dengan dibentuknya Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Investasi di IKN.

"Ya, saya kira dengan adanya satgas ini kan mempercepat juga (masuknya investasi ke IKN). Selama ini kita di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sendiri sudah percepat, sehingga prosesnya nanti di Online Single Submission-nya (OSS) bisa lebih cepat," ujar Basuki, Selasa, (20/8/2024).

Ia juga mengungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani yang saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN siap tancap gas menjalankan tugas.

Satgas Percepatan Investasi di IKN memiliki tugas salah satunya yakni mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah mitra.

Siap Berkantor di IKN

Pada 2024, IKN sudah mulai mewujud menjadi area perkotaan dan bisa ditempati sebagai kantor pemerintahan. Presiden Jokowi pun membuktikannya dengan berkantor di IKN pada kali pertama Senin 28 Juli 2024.

Sedangkan Sidang Kabinet Paripurna diadakan di IKN Senin 12 Agustus 2024 di Istana Garuda.  Mengawali sidang, Presiden Jokowi menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah SWT atas kesempatan istimewa ini.

“IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol,” ujar Presiden.

Tak hanya Sidang Kabinet Paripurna bahkan rangkaian Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pun sukses dilaksanakan di IKN untuk kali pertama, Sabtu (17/8/2024).

Kamis (12/9/2024) Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali bertolak menuju IKN untuk berkantor di sana.

Presiden diagendakan untuk melakukan pertemuan dan memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI dan Polri Tahun 2024 yang akan digelar di Ruang Nusantara, Istana Negara, IKN. Rencananya, Presiden akan melanjutkan agenda berkantor di IKN hingga habis masa jabatannya nanti. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Kemenkeu.go.id, IKN.go.id, UGM.go.id, Antara, Setkab.go.id, Kaltimprov.go.id