Advertisement
Siap-Siap! PPN Renovasi dan Pembangunan Rumah Bakal Naik Tahun Depan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembangunan maupun renovasi rumah pribadi bakal naik jadi 2,4% pada tahun depan. Hal itu sejalan dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 2025.
Kenaikan PPN sendiri sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Advertisement
Dalam beleid tersebut disebutkan, tarif PPN yang saat ini dipatok sebesar 11% akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Akibatnya, barang/jasa yang dikenai PPN akan ikut terdampak termasuk kegiatan membangun ataupun merenovasi rumah.
Tarif PPN untuk kegiatan membangun rumah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2022. Pasal 2 ayat 3 PMK No.61/PMK.03/2022 menjelaskan, segala kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha akan dikenakan PPN.
Dalam hal ini, membangun atau renovasi rumah pribadi juga dikenai pajak. Pajak yang dikenakan dalam kegiatan tersebut sebesar 20% dari tarif PPN seperti diatur dalam Pasal 3 ayat 2 PMK 61/PMK.03/2022:
Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.
BACA JUGA: Aset dari 14 Penunggak Pajak Rp42,3 Miliar di Soloraya Disita
Artinya, jika PPN 12% mulai berlaku pada tahun depan maka membangun atau merenovasi rumah pribadi akan dikenai pajak 2,4% (20% dari tarif PPN 12%).
Angka tersebut naik 0,2% dari yang berlaku saat ini (PPN saat ini 11%, sehingga 20persennya yaitu 2,2%).
Kriteria Renovasi Bangunan Kena Pajak
Kendati demikian, Pasal 2 ayat 4 PMK No.61/PMK.03/2022 mengatur yang dikenaikan PPN hanya bangunan dengan kriteria luas paling sedikit 200 meter persegi; konstruksi utamanya kayu, beton, baja, maupun pasangan batu bata atau bahan sejenis; serta diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha.
Lebih lanjut, Pasal 2 ayat 5 dan 6 juga mengatur jangka waktu membangun atau merenovasi rumah paling lama selama dua tahun. Jika melebihi dua tahun maka akan dihitung sebagai kegiatan membangun atau merenovasi rumah yang berbeda sehingga akan dipungut PPN lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JiBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Muncul Isu Gempa Susulan Lebih Besar di Bandung, BMKG: Hoax!
- Gempa di Bandung Menyebabkan Sejumlah Kerusakan, Berikut Sejumlah Video yang Tersebar di Medsos
- Gempa di Jawa Barat Dipicu Aktivitas Sesar Garsela
- Viral Seorang Perempuan Digigit Anjing Saat Sedang Berjalan, Polisi Lakukan Penyelidikan
- Viral Lima Wanita Pendaki Ditemukan Menangis Usai Tersesat di Gunung Muria
Advertisement
Bawaslu Endus Dugaan Pelanggaran Netralitas Pilkada di Kulonprogo Tak Hanya Lurah, ASN Juga Terlibat
Advertisement
Mie Kangkung Belacan Jadi Primadona Wisata Kuliner Medan
Advertisement
Berita Populer
- Kian Santer, Begini Utak Atik Nama Menteri di Kabinet Prabowo
- Pilkada 2024, Kampanyekan Golput Bisa Dipidana
- KPK Meminta Keterangan ke Kaesang Terkait Kronologi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi
- Kapal Tenggelam, 1 Orang Tewas
- Kabar Tsunami Batam dan Tanjungpinang, BMKG Pastikan Kabar Hoaks
- PDIP Bantah Pertemuan Megawati dengan Prabowo Bahas Jatah Kursi Menteri
- Indonesia Kekurangan 120 Ribu Dokter Umum
Advertisement
Advertisement