Unjuk Rasa Tolak RUU Pilkada, Ketika Tentara dan Demonstran Berbagi Rokok di Depan Gedung DPR
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Tentara personel Kodam Jaya menjadi pasukan pengamanan di Gedung DPR RI, Kamis (22/8/2024) berhadapan dengan ratusan demonstran yang menolak RUU Pilkada disahkan.
Bukan kegarangan yang ditampilkan, para tentara duduk berhadapan dengan pengunjuk rasa, dan berbagi rokok di halaman kompleks parlemen, Jakarta, Kamis sore.
Advertisement
Momen ini tertangkap kamera pewarta foto Antara di lokasi pada pukul 17.09 WIB, terlihat massa yang diduga mahasiswa menggunakan beragam warna almamater duduk berbaris di halaman depan sisi kiri Gedung DPR RI.
Mereka duduk berhadapan dengan personel dari Kodam Jaya yang menggunakan alat pengaman seperti tameng dan helm.
Kedua belah pihak bahkan sempat bercanda gurau dan berbagi tawa di sela-sela panasnya situasi demonstrasi.
Sejumlah mahasiswa juga dibiarkan masuk ke halaman depan untuk sekedar berfoto di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI.
Padahal, beberapa menit yang lalu di sisi Gedung DPR RI yang lain sempat terjadi kericuhan antara massa dan aparat kepolisian.
Demonstran mencoba masuk ke Gedung DPR RI melalui tembok yang dijebol massa. Karena kericuhan tersebut, polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah luar di sisi depan gedung tersebut.
Selepas petang situasi demonstrasi berjalan kondusif. Aparat gabungan TNI dan Polri tetap berjaga di barisan depan halaman Gedung DPR RI.
BACA JUGA: Ini Lima Resep Cemilan Seru untuk Acara Kumpul Bareng Teman di Malam Hari
Perubahan RUU Pilkada
Sebelumnya, massa melakukan protes di depan Gedung DPR karena anggota legislatif berencana menggelar rapat paripurna membahas RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada), Kamis, pagi ini.
Rapat paripurna tersebut ditunda karena jumlah peserta rapat tidak capai kuorum karena hanya dihadiri 89 orang dari 575 anggota DPR RI.
Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dalam Pasal 281 ayat (1) menyebutkan bahwa ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 unsur fraksi.
Dalam ayat (2) menyebutkan apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 unsur fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.
Dijelaskan pula dalam ayat (3) bahwa penundaan pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 menit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Advertisement
Kunjungi Pasar Prawirotaman, Mendag Pastikan Harga Minyakita Turun Pekan Ini
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakati Kerja Sama Energi
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- Masuk Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Tidak Ada Lagi APK
- Menkes Budi Gunadi Kaget Banyak Anak Indonesia Terkena Diabetes Tipe 1
- Ruko Penjual Beras di Godean Dapat Banyak Karangan Bunga Bikin Kaget Warga
- Prancis Didesak Tangkap Netanyahu Sesuai Putusan ICC
Advertisement
Advertisement