Jatuh Tempo September, Pemerintah Tunggu Tagihan Angsuran Kopdes
Angsuran pertama kredit KDKMP jatuh tempo September 2026. Kemenkeu masih menunggu tagihan Himbara meski anggaran telah disiapkan.
Ilustrasi KPK./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemilik PT Teknologi Riset Global Investama, Sakti Wahyu Trenggono tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) itu disebut telah bersurat kepada penyidik untuk meminta agar pemeriksaanya dijadwalkan kembali di lain waktu.
"Untuk itu akan dilakukan penjadwalan ulang terkait waktu pemeriksaan kepada yang bersangkutan," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Tessa lalu mengungkap bahwa Sakti beralasan punya kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan hari ini. "Ada kegiatan dinas yang bertabrakan yang sudah terjadwal sebelumnya yang tidak bisa ditinggalkan," ungkapnya.
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Sakti hari ini, Jumat (12/7/2024), dalam kapasitasnya sebagai pengurus sekaligus pemilik saham PT Teknologi Riset Global Investama. Perusahaan itu bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi, infrastruktur serta properti.
Adapun, KPK bakal mendalami keterangan saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa antara Telkom dan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).
Dalam kasus tersebut, penyidik KPK juga sebelumnya telah memeriksa beberapa saksi seperti Direktur PT Trikomsel Oke Sugiono Wiyono Sugialam; Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok; Pengurus PT. Asiatel Globalindo sekaligus PT Telering Onyx Pratama Meyce Gani; Direktur EBIS Telkom 2016-2017, Muhammad Awaludin; serta OSM Collection and Debt Management DES 2017-2018, Amjad Agoes.
KPK juga sebelumnya telah memanggil Direktur Utama Telkom 2016-2019, Alex J. Sinaga pada Juni 2024 lalu. Namun, dia dikonfirmasi tengah berada di luar negeri saat pemanggilan sehingga ke depan akan dijadwalkan lagi untuk diperiksa penyidik sebagai saksi.
Sekadar informasi, KPK saat ini tengah menangani sejumlah perkara dugaan korupsi di tingkat penyelidikan maupun penyidikan di lingkungan Telkom Group.
Kasus yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan yakni dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Sigma Cipta Caraka (SCC) melalui rekayasa proyek pekerjaan fiktif pada 2017-2018.
Kasus itu merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sebelumnya menangani perkara tersebut.Pada waktu yang sama, KPK juga melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan BUMN telekomunikasi itu yakni pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti kepada PT SCC pada 2017, serta dugaan korupsi pekerjaan pengadaan server dan storage system pada PT SCC yang dilaksanakan oleh PT Granary Reka Cipta pada 2017.
Adapun, nilai kerugian keuangan negara pada kasus Telkom Group itu ditaksir ada yang mencapai sekitar Rp200 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Angsuran pertama kredit KDKMP jatuh tempo September 2026. Kemenkeu masih menunggu tagihan Himbara meski anggaran telah disiapkan.
Prabowo menyebut Indonesia berada dalam kondisi survival dan menegaskan kepentingan nasional serta rakyat menjadi prioritas pemerintah.
Peta NASA menunjukkan sebaran karbon monoksida di Indonesia pada 13–15 Oktober 2026. BMKG mengingatkan data satelit tidak langsung menggambarkan kualitas udara
Bupati Sleman Harda Kiswaya melantik 63 pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator. Pejabat diminta memegang falsafah Golong Gilig dan mengutamakan pelay
Pemkab Kulonprogo dan Kemendag melatih 60 UMKM agar mampu menembus pasar ekspor. Program pendampingan intensif disiapkan selama delapan bulan.
Ketua DPRD Jogja FX Wisnu Sabdono Putro berharap persoalan sampah tuntas pada 2027. PSEL Piyungan dirancang mengolah 1.000 ton sampah per hari.