Berantas Judi Online Kepala Daerah, Mendagri Segera Gali Info dari PPATK

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan akan proaktif mencari informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan judi online yang dilakukan kepala daerah.

"Saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK," jelas Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (28/6/2024).

Jika memang informasi tersebut benar maka dia akan instruksikan jajaran inspektoratnya untuk berikan sanksi kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Tito menyatakan hanya akan memberikan sanksi ringan kepada kepala daerah yang bermain judi online hanya sekali-dua kali atau dengan jumlah yang kecil. Meski demikian, jika sudah kencanduan maka kepala daerah tersebut akan diberi sanksi berat.

"Kalau dia Pj (penjabat kepala daerah) mungkin saya akan ganti ya. Sampaikan saja itu. Tapi kalau definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada 270 tadi, tapi kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik dan ingat risikonya ini mau pilkada ya. Hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas," katanya.

Lebih lanjut, Tito mengaku PPATK belum melaporkan ke Kemendagri terkait temuannya. Tak hanya kepala daerah, dia mengaku juga akan siap memberikan sanksi kepada jajarannya di kementerian apabila terlibat judi online.

Mantan Kapolri ini juga menyarankan agar PPATK melaporkan hasil temuannya kepada penegak hukum, entah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, ataupun Polri.

BACA JUGA: Pengumuman PPDB Bantul, 769 Kuota Kosong di SMA Negeri Ini Daftarnya

Ribuan Anggota Dewan

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa 1.000 pemain judi online diidentifikasi sebagai anggota DPR, DPRD dan yang bekerja di kesekretariatan.

Menurutnya, nilai deposit dari para pelaku judi online klaster anggota legislatif itu bisa mencapai Rp25 miliar. Sementara itu, satu orang bisa melakukan transaksi judi online ratusan juta sampai dengan miliaran rupiah.

"Lalu transaksi yang kami potret lebih dari 63.000 transaksi yang mereka lakukan, angka rupiahnya hampir Rp25 miliar. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar. [Rp25 miliar] itu deposit. Jadi dilihat perputarannya sampai ratusan miliar juga," papar Ivan.

Ivan menyebut PPATK, yang ikut tergabung dalam satgas judi online bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memetakan pelaku perjudian daring berdasarkan gender hingga profesi.

Transaksi Judi Online

Adapun PPATK memaparkan bahwa perkembangan transaksi judi online paling masif terjadi di sekitar 2019, 2020 dan 2021. Pada 2017, PPATK disebut sudah menemukan dana sekitar Rp2,1 triliun terkait dengan transaksi judi online.

Kemudian, pada 2018, dana itu berkembang menjadi Rp3,9 triliun dan meningkat secara eksponensial hingga 2021.  "Yang paling masif adalah 2021 ke 2022 itu Rp57 triliun menjadi Rp104 triliun. Lalu berkembang di 2023 saja kami ketemu angka transaksi terkait dengan judol ini Rp327 triliun," tuturnya.

Adapun pada kuartal I/2024, Ivan menyebut PPATK sudah menemukan transaksi lebih dari Rp101 triliun. Pada periode yang sama, dia menyebut PPATK telah menganalisis lebih dari 60 juta transaksi keuangan terkait dengan judi online.

Secara keseluruhan, dia mengungkap bahwa pihaknya sudah menganalisis sebanyak 400 juta transaksi. "Sampai bulan ini saja kami menemukan lebih dari 60 juta transaksi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com