Bulog Targetkan Penyaluran 828 Ribu Ton Beras SPHP Sepanjang 2026

Harianjogja.com, JAKARTA—Perum Bulog memastikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan sepanjang tahun 2026 dengan target mencapai 828 ribu ton.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan kebijakan tersebut mengacu pada penugasan dari Badan Pangan Nasional melalui surat resmi tertanggal 11 Februari 2026.

“Dasar hukum penugasan kami sesuai dengan Perbadan Pangan Nasional Nomor 204 tanggal 11 Februari 2026 yang mana total SPHP tahun ini 828 ribu ton yang harus kami salurkan,” ujarnya, Jumat.

Penyaluran beras SPHP dilakukan langsung ke pasar rakyat untuk memastikan harga tetap terkendali dan dapat dijangkau masyarakat. Selain itu, distribusi juga diperluas melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) agar pasokan merata hingga tingkat lokal.

Bulog juga terlibat aktif dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Jaringan distribusi mencakup berbagai saluran, mulai dari outlet binaan pemerintah daerah, koperasi BUMD, koperasi instansi pemerintah, hingga Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang mencapai sekitar 80 ribu titik di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, beras SPHP juga dipasarkan melalui swalayan dan toko modern untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga sesuai ketentuan.

Beras yang disalurkan dikemas dalam ukuran 5 kilogram dengan kualitas medium, memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen dan kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah. Bulog juga mulai menyiapkan kemasan 2 kilogram untuk menjangkau kebutuhan yang lebih fleksibel.

Adapun harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP ditetapkan berbeda berdasarkan wilayah. Untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp12.500 per kilogram. Zona 2 yang mencakup wilayah Sumatra lainnya, NTT, dan Kalimantan sebesar Rp13.100 per kilogram. Sementara zona 3 seperti Maluku dan Papua ditetapkan Rp13.500 per kilogram.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyaluran SPHP pada 2026 dilakukan tanpa jeda sepanjang tahun. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar sekaligus memastikan pasokan tetap tersedia.

Meski demikian, target penyaluran tahun ini lebih rendah dibandingkan 2025 yang sempat dipatok hingga 1,5 juta ton secara nasional. Penyesuaian dilakukan karena sebagian kuota tahun sebelumnya masih disalurkan pada awal 2026.

Sebagai catatan, realisasi penyaluran SPHP pada 2025 tidak mencapai target akibat distribusi yang sempat dihentikan saat masa panen. Penyaluran baru kembali dilanjutkan pada paruh kedua tahun dengan capaian sekitar 802.939 ton, sementara sisa kuota dilanjutkan hingga awal 2026 guna menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara