Ancaman PHK Buruh Menguat, Sektor Manufaktur Jadi Paling Rentan
Ancaman PHK buruh manufaktur diperkirakan meningkat pada kuartal II/2026. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi.
Khofifah Indar Parawansa. /Suara.com-Umay Saleh
Harianjogja.com, JAKARTA–Forum Komunikasi Masyarakat Sipil melaporkan Khofifah Indar Parawansa ke KPK atas dugaan korupsi proyek verifikasi dan validasi orang miskin Kementerian Sosial pada 2016 lalu. Adapun Khofifah memilih untuk melihat perkembangan laporan tersebut ke depan.
Khofifah Indar Parawansa merespons kabar pelaporan terhadapnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi. Kasus yang diduga menjerat eks Gubernur Jawa Timur itu terjadi saat menjabat Menteri Sosial (Mensos) periode 2014-2018. Ditemui usai menerima dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam kontestasi Pilkada Jatim 2024, dia mengaku baru mendengar laporan tersebut.
“Saya juga baru dengar ini,” katanya kepada wartawan di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).
Selain itu, Khofifah menyatakan bakal melihat lebih lanjut perkembangan dari laporan tersebut. “Ya kita lihat saja posisinya,” ujarnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, Khofifah dilaporkan ke KPK oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil atas dugaan korupsi proyek verifikasi dan validasi orang miskin Kementerian Sosial pada 2016 lalu.
Baca Juga
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024
Sah! Khofifah-Emil Direstui Golkar Maju di Pilkada Jawa Timur
Sutikno, pihak pelapor dari Forum Komunikasi Masyarakat Sipil, menyatakan bahwa dugaan kerugian itu didapatkan dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun yang sama. "Dulu, waktu enam tahun lalu kita laporkan itu kita hitung kerugiannya Rp58 miliar, sementara barusan kita dapatkan audit dari BPK, kerugian proyek yang kita laporkan itu Rp98 miliar di kasus di Kemensos tahun 2015, program verifikasi dan validasi orang miskin," katanya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024). Terdapat tiga pihak yang dilaporkan ke KPK yaitu Khofifah, Kepala Pusdatin Kemensos Mumu Suherlan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta kuasa pengguna anggaran (KPA) yakni Adhy Karyono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Ancaman PHK buruh manufaktur diperkirakan meningkat pada kuartal II/2026. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi.
Xiaomi resmi meluncurkan HyperOS 4 di China. Sistem operasi terbaru ini membawa desain transparan ala kaca, AI Assistant 2.0, performa lebih cepat, dan fitur li
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY terus menggaungkan semangat literasi melalui bedah buku Homepower
Pendapatan transfer Kulonprogo turun Rp114,66 miliar pada APBD Perubahan 2026. DPRD meminta Pemkab mengubah strategi fiskal.
Sejumlah investor menggugat Selena Gomez terkait startup kesehatan mental Wondermind. Mereka menuding ada penyesatan informasi bisnis dan menuntut pengembalian
Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada orang yang mengonsumsinya, tetapi juga dapat menyeret keluarga hingga lingkungan sekitar.