Advertisement
Sekjen Gerindra Sebut Gelora Tak Menolak PKS Masuk Pemerintahan Prabowo
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (24/4/2024). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Partai Gelora tak menolak kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Saya tidak melihat Gelora menolak," ujar Muzani, Sabtu (4/5/2024).
Advertisement
Sebelumnya, Senin (29/4/2024), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tidak ingin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam gerbong pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA : Tolak Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PKS Solo Dorong DPP Ambil Sikap Oposisi
Ia menganggap PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologi yang berbeda dengan dua figur itu. "Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti, lalu mulai dari nol lagi," kata Mahfuz, Senin.
PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo seperti IKN. Adapun dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.
Hal ini menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran maupun Jokowi. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa PKS sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.
"PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo," ucap Mahfuz.
Ia pun menganggap keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS. Oleh karena itu, dia meminta PKS tak berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ini Komentar KPK Soal Korupsi e-KTP Setelah Setya Novanto Bebas Bersyarat
Myanmar Umumkan Akan Gelar Pemilu 28 Desember 2025
Vape Dilarang dan Dianggap Seperti Narkoba di Singapura
Advertisement
Terpidana Ronald Tannur Terima Remisi 4 Bulan
Ribuan Warga Israel Demo Tuntut Akhiri Perang di Gaza
Spesial Kemerdekaan RI; Ini Promo dari Gojek, Grab, ShopeeFood
Korban Tewas Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora Bertambah Jadi 2 Orang
700 WNI Meriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Turki
Advertisement
Pengiriman Paket Bantuan Diterjunkan dari Udara ke Jalur Gaza
Banjir Bandang dan Longsor di Pakistan, Lebih dari 350 Oang Tewas
Gempa Poso, Satu Orang Meninggal Dunia
Tiga Tewas, Delapan Lainnya Terluka Pada Penembakan Massal di Brooklyn
Advertisement
PDIP Dinilai Terbiasa Hidup di Dua Alam
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Bantul Rencanakan Seragam Sekolah Gratis Tahun Depan
Advertisement
Sagon Wiyoro, Produsen Sagon Legendaris Berusia 70 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Potong Hukuman Terpidana Korupsi E-KTP Setnov hingga 2 Tahun
- Gempa Mag 6,0 Poso: 32 Orang Terluka, 41 Bangunan Rusak
- Sudewo Sakit, Wagub Jateng Ambil Alih Irup HUT ke-80 RI di Pati
- Ini Profil Pelajar Pembawa Bendera dan Teks Proklamasi di Kirab HUT ke-80 RI
- Anggaran Perlindungan Sosial di 2026 Capai Rp508,2 Triliun
- Kunjungan Wisman Naik 9,44 Persen di Semester I 2025
- Garuda Prabayeksa Antar Duplikat Merah Putih dan Teks Proklamasi ke Monas
Advertisement
Advertisement
