Advertisement
Jokowi Sebut Mafia Tanah Sudah Berkurang, Ini Alasannya
Advertisement
Harianjogja.com, BANYUWANGI—Presiden Joko Widodo mengemukakan praktik mafia tanah di Indonesia semakin berkurang dalam kurun 10 tahun terakhir seiring konsistensi pemerintah dalam meningkatkan distribusi sertifikat kepemilikan lahan kepada para pemegang hak.
"Tadi Pak Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, di sana ngurusi mafia tanah, di sana ngurusi mafia, masih, tapi sudah sangat berkurang sekali karena semuanya sudah pegang sertifikat," kata Presiden Jokowi dalam pidato sambutannya dalam acara penyerahan sertifikat elektronik di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (30/4/2024).
Advertisement
Berdasarkan laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kurun 10 tahun terakhir, kata Jokowi, terdapat 80 juta dari total 126 juta lahan di Indonesia yang belum memiliki sertifikat kepemilikan. Ia mengatakan ketiadaan sertifikat tanah pada pemegang hak telah mengakibatkan timbulnya sengketa lahan di berbagai daerah di tanah air.
BACA JUGA : Ungkap Praktik Mafia Tanah, Ini Solusi yang Ditawarkan AHY
"Ini penting, karena yang terjadi 10 tahun saya menjadi presiden, kalau ke daerah, masuk ke desa, masuk ke kampung, isinya hanya sengketa tanah, urusan sengketa tanah, urusan konflik tanah. Karena apa? 'Panjenengan mboten' pegang yang namanya sertifikat," katanya.
Ketiadaan sertifikat tanah tersebut, Jokowi melanjutkan turut dipengaruhi oleh kemampuan BPN yang pada kurun waktu itu hanya mampu menyelesaikan rata-rata 500 ribu sertifikat dalam setahun. "Setelah saya cek di BPN, benar, dari 126 juta yang harusnya lahan-lahan itu pegang sertifikat, yang pegang baru 46 juta, berarti kasih 80 juta yang belum pegang, 80 juta seluruh Indonesia belum pegang sertifikat," katanya.
Namun berkat perkembangan digitalisasi layanan BPN, kata Jokowi, proses pencetakan sertifikat saat ini bisa lebih cepat untuk mengejar target penyelesaian 126 juta sertifikat paling lambat 2025.
"Saya perintah saat itu kepada Menteri BPN dengan segala cara apapun, saya minta setahun lebih dari 10 juta. Akhirnya bisa, apalagi sekarang sertifikat elektronik seperti ini cepat banget nih, dengan digitalisasi semakin cepat lagi," katanya.
Presiden Jokowi juga telah menerima komitmen Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono untuk menuntaskan proses distribusi sertifikat tanah pada tahun ini.
"Beliau tadi menyampaikan, tahun ini mungkin sudah selesai 126 juta itu, kalau nggak meleset-meleset, ya tahun depan lah, presiden baru nanti biar ngurus, sisa dikit, paling-paling tinggal sisanya mungkin tiga juta, enam juta paling, rampung tahun depan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 1,4 Miliar Penduduk India Terancam Cuaca Panas Ekstrem
- Jemaah Calon Haji Dilarang Membentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
- Liga Arab Serukan Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Palestina
- Nama Ahok dan Djarot Masuk Bursa Pilkada Jakarta 2024 dari PDI Perjuangan
- Menparekraf: Investigasi, Evaluasi dan Siapkan Rencana untuk Tindak Lanjuti Pelaku Ritual Menyimpang di Ubud
Advertisement
Suluh Sumurup Art Festival: Keterbatasan Bukan Jadi Penghalang untuk Berekspresi
Advertisement
Tak Mau Telat Terbang? Ini 5 Rekomendasi Hotel Bandara Terbaik di Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Ikut Memantau Penanganan Bencana Alam di Sumbar
- Dewan Pers Heran, Jokowi Hormati Pers Tapi Pemerintah Bakal Larang Jurnalistik Investigatif
- Gunung Ibu Kembali Erupsi, Gumpalan Awan Abu Vulkanik Membumbung Setinggi 4.000 Meter
- Demokrat Tolak Usulan PDIP Soal Legalisasi Politik Uang
- Jokowi Tak Diundang di Rakernas PDIP, Ini Alasannya
- Liga Arab Desak Digelar Konferensi Perdamaian Internasional Terkait Negara Palestina
- Ini Loh Penampakan Rumah Mewah Syahrul Yasin Limpo yang Disita KPK
Advertisement
Advertisement