Advertisement
Posko THR Resmi Ditutup, Total Ada 1.539 Aduan selama Lebaran Tahun Ini

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Posko THR 2024 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi ditutup hari ini, Kamis (18/4/2024). Jumlah aduan yang masuk turun 35% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sekjen Kemenaker, Anwar Sanusi menyampaikan jumlah tersebut turun 35% jika dibandingkan tahun lalu.
Advertisement
Pada 2024, jumlah aduan yang masuk sebanyak 1.539 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 965 perusahaan.
Sementara itu, pada 2023, jumlah laporan aduan tercatat sebanyak 2.369 aduan dan perusahaan yang diadukan mencapai 1.558 perusahaan. “Jumlah aduan dan perusahaan yang dilaporkan terkait pembayaran THR tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (18/4/2024).
Rinciannya, total 1.539 aduan terdiri dari aduan THR Lebaran tidak dibayarkan sebanyak 929 aduan, THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan sebanyak 383 aduan, dan THR telat dibayarkan sebanyak 227 aduan.
Sementara di 2023, total 2.369 aduan ini terdiri dari 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR dibayar tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayar.
Jika melihat dari sisi persebaran aduan, Daerah Khusus Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak mendapat aduan. Tercatat sebanyak 483 aduan pada 292 perusahaan berasal dari DKI Jakarta.
Posisi selanjutnya ditempati oleh Jawa Barat dengan jumlah aduan 285 aduan pada 168 perusahaan dan Jawa Timur sebanyak 130 aduan pada 95 perusahaan.
Aduan terendah ada di Sulawesi Barat, di mana tercatat tidak ada laporan pengaduan sepanjang dibukanya Posko THR 2024.
BACA JUGA: Disnakertrans DIY Mengklaim Kepatuhan Perusahaan Bayar THR Meningkat
Di sisi lain, Kemenaker mencatat penurunan aduan THR pada sektor-sektor industri dibanding tahun lalu. Di antaranya industri pengolahan yang turun dari 28,4% menjadi 15% dan aktivitas keuangan dan asuransi yang turun dari 8% menjadi 4,2%.
Selain itu, sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang turun dari 7,8% menjadi 3,3%.
“Adanya penurunan aduan THR ini diharapkan menjadi indikator membaiknya kondisi bangsa ini, serta kita harapkan dapat terus terjaga trennya pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Selanjutnya, Kemenaker melakukan koordinasi dengan Dinas ketenagakerjaan di daerah untuk bersama-sama menindaklanjuti aduan-aduan tersebut. Hingga saat ini, setidaknya 133 perusahaan sudah diperiksa.
“Saat ini sudah terdapat 133 Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP]. Nantinya setelah ada LHP maka secara bertahap akan dikeluarkan Nota Pemeriksanaan I, Nota Pemeriksaan II, hingga Rekomendasi Pemberian Sanksi terhadap perusahaan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Donald Trump Larang Warga Palestina Kembali ke Gaza
- KPAI Sarankan Evaluasi Makan Bergizi Gratis Melibatkan Orang Tua dan Anak
- Empat Warga Kota Bogor Meninggal Dunia Usai Tenggak Miras Oplosan
- Nusron Wahid Pastikan Kebakaran Gedung ATR/BPN Murni Musibah
- Sepanjang Januari 2025, KAI Amankan Barang Penumpang KA Senilai Rp1,19 Miliar
Advertisement

Pelaku UMKM Kuliner Ikuti Pelatihan Higienitas Pangan hingga Edukasi Akses Permodalan
Advertisement

Hangat dan Intimnya Romantic Dinner Hari Valentine bareng Pasangan di Royal Garden
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Sebut Ada Raja Kecil Pengganjal Skenario Efisiensi Anggaran, Dahnil Ikut Bersuara
- Cara Melapor Jika Bertemu Anggota Polisi Nakal, Bisa WA Langsung ke Propam
- KPAI Sarankan Evaluasi Makan Bergizi Gratis Melibatkan Orang Tua dan Anak
- Deddy Corbuzier Jadi Staf Khusus Menteri Pertahanan, KPK: Wajib Lapor Harta Kekayaan
- Bareskrim Mengaku Kesulitan Menangkap Bandar Narkoba Internasional Fredy Pratama
- Yusril Rekomendasikan Penetapan Satu Intitusi Penjaga Keamanan Laut
- Petinggi IKN Ali Berawi Tiba-tiba Mundur dari Jabatannya, Begini Penjelasan Otorita
Advertisement
Advertisement