Advertisement
Menteri Risma Pastikan Akan Hadiri Panggilan MK Terkait Sengketa Pemilu 2024
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. - Dok.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) Tri Rismaharini memastikan akan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) jika dirinya menerima undangan panggilan dan dibutuhkan untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Mensos RI Tri Rismaharini atau biasa disapa Risma saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa meski telah beredar informasi terkait panggilan MK terhadap dirinya dan tiga menteri lainnya di kabinet Joko Widodo (Jokowi), pihaknya sama sekali belum menerima surat panggilan resmi dari MK tersebut.
Advertisement
Meski begitu, Risma memastikan apabila menerima undangan panggilan dari MK untuk memberikan keterangan, dirinya telah siap dan pastikan akan menghadiri panggilan tersebut.
"Nanti, undangannya belum saya terima, nanti kalau sudah terima, yah saya datang lah," kata Risma saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengunjungi peserta pelatihan disabilitas di Sentra Meohai Kendari.
Ia juga menjelaskan bahwa terkait dengan terkait penyaluran bansos, pihaknya langsung mengirimkan anggaran tersebut ke masing-masing daerah melalui bank. "Langsung transfer ke bank," ujarnya.
Risma juga membeberkan bahwa terkait dengan perubahan data penerima bansos di seluruh wilayah, secara keseluruhan telah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan undang-undang fakir miskin.
"Nanti diusulkan ke kami, dan setiap bulan itu terubah datanya sesuai dengan permintaan daerah. Sudah 6 juta lebih yang kita ubah," ucapya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korban Laporkan Dugaan Penipuan Investasi Kripto Rp3 Miliar
Iran Memanas, Reza Pahlavi Ungkap Peta Jalan Transisi
Banjir dan Angin Kencang Terjang Empat Kabupaten di NTB, Satu Tewas
Kisah Inspiratif: Penjual Es Kelapa Daftarkan 24 Keluarga untuk Haji
Advertisement
Skandal Upeti Polisi Malaysia, Terima Suap Lindungi Bisnis Ilegal
KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Kuota Haji ke Pengurus PBNU
Suap Pajak Rp4 Miliar, KPK Sisir Kantor Pusat Ditjen Pajak
Eks Pengawal Maduro Diangkat Jadi Menteri di Venezuela
Kim Jong Un Rombak Pengawal, Khawatir Skenario Ukraina
Advertisement
BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
KPK Periksa Aizzudin PBNU dalam Kasus Kuota Haji Yaqut
KPK Geledah Kantor DJP Kemenkeu Terkait Kasus Suap Pajak
Kemenhut Siapkan Rehabilitasi Hutan Pascabencana di Sumatera
Puan Tegaskan KUHP dan KUHAP 2026 Jadi Tonggak Demokratisasi Hukum
Advertisement
Kongres AS Usulkan Aneksasi Greenland Jadi Negara Bagian
Berita Pilihan
- Iran Memanas, Reza Pahlavi Ungkap Peta Jalan Transisi
- Kisah Inspiratif: Penjual Es Kelapa Daftarkan 24 Keluarga untuk Haji
- BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PSG Tersingkir di Coupe de France 2025-2026 Seusai Kalah 0-1
- Jadwal SIM Keliling Bantul 13 Januari 2026, Perpanjangan SIM
- Jadwal Pemadaman Listrik Sleman, Jogja, Bantul Selasa 13 Januari
- Jadwal Bus KSPN Malioboro-Pantai Baron Selasa 13 Januari
- Jadwal SIM Keliling Sleman Selasa 13 Januari 2026
- Prabowo Targetkan 82,9 Juta Penerima MBG Akhir 2026
- PHRI DIY Bidik Okupansi Hotel 85 Persen pada 2026
Advertisement
Advertisement
