Jonan Bantah Diberi Tawaran Menteri Seusai Temui Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA—Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan  menepis rumor bahwa dirinya dilirik masuk kabinet dan menegaskan pertemuan dengan Prabowo hanya membahas program pemerintah. Jonan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto selama dua jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Jonan mengaku hanya berdiskusi terkait dengan program-program pemerintah saat berbicara dengan Presiden Prabowo. Dia menyebut hanya berdiskusi seputar berbagai program prioritas pemerintah yang bersifat populis  seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), maupun aktivitas diplomasi Presiden.

Ketika ditanya oleh wartawan, Jonan pun membantah adanya tawaran untuk bergabung ke Kabinet Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Jonan menjabat dua pos menteri ketika bekerja di pemerintahan periode pertama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

"Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada tawaran [masuk kabinet]. Ini cuma diskusi," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Namun demikian, Jonan menyampaikan siap apabila diberikan tugas untuk bekerja kepada negara. Itu pun juga apabila dia menilai dirinya mampu, tanpa memerinci lebih lanjut dalam tugas atau kapasitas sebagai apa.

"Kalau sebagai warga negara, kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap, kalau mampu. Kalau saya mampu sih ya. Itu aja sih. ya tergantung yang ngasih tugas," tuturnya.

Jonan, yang juga pernah menjabat Menteri Perhubungan (Menhub) pada Kabinet Kerja, mengaku tidak dimintai pendapat soal polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Sebagaimana diketahui, proyek strategis nasional (PSN) itu sudah dibahas sejak dia menjabat Menhub.

Dia juga enggan memberikan pendapat terkait dengan proyek yang menelan biaya investasi sekitar US$7 miliar itu, dan meninggalkan utang triliunan rupiah dengan pihak China.

"Enggak ada sama sekali [pembahasan]. Saya pikir sih, mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini. Kan Whoosh-nya sendiri secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, utangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih. Karena tadi enggak dibahas," terangnya.

Untuk diketahui, pertemuan Jonan dan Presiden kemarin di Istana berbarengan juga dengan pertemuan Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.

Seusai rapat dengan Presiden di hari yang sama, pria yang akrab disapa AHY itu menyebut pemerintah dan APBN akan ikut memastikan proses penanganan utang proyek serta biaya bengkaknya (cost overrun) diselesaikan.

Akan tetapi, AHY enggan memerinci lebih lanjut seperti apa peran pemerintah dan APBN dimaksud. "Itulah nanti yang saya sampaikan, bahwa pemerintah APBN juga pasti akan menjadi bagian, tetapi untuk seperti secara spesifiknya, nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang jelas kami tadi berbicara, infrastruktur seperti halnya di banyak negara, infrastruktur transportasi termasuk kereta, itu juga tentunya negara hadir di situ," terang pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara