Advertisement
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, Ribuan Polisi Jaga KPU dan Gedung DPR/MPR
Foto ilustrasi polisi berjaga di Kantor KPU / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 1.910 personel kepolisian dikerahkan untuk pengamanan unjuk rasa terkait Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum alias KPU.
Selain di KPU, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, pihaknya juga mengerahkan 1.145 personel untuk mengawal demonstrasi di DPR atau MPR RI.
Advertisement
BACA JUGA: MK Terima Permohonan Sengketa Pemilu 2024 Mulai Besok
"Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di KPU RI dan DPR RI, kami melibatkan 1.910 Personel di KPU RI dan 1.145 personel di DPR/MPR," ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/3/2024).
Susatyo menegaskan bahwa untuk aturan rekayasa lalu lintas masih bersifat situasional. Artinya, pengaturan lalu lintas diterapkan mengikuti kondisi di lapangan.
"Kami himbau untuk masyarakat yang akan melintas di depan KPU RI dan juga DPR RI agar mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan akan ada aksi penyampaian pendapat di depan gedung KPU RI dan DPR/MPR RI," tambahnya.
Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa agar melakukan penyampaian pendapat secara tertib agar tidak mengganggu hak masyarakat lainnya.
"Kepada seluruh Personel yang terlibat Pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan serta humanis," pungkasnya.
Sebagai informasi, hari ini merupakan batas terakhir bagi KPU RI melakukannya, karena UU Pemilu mewajibkan mereka menetapkan hasil pemilu nasional 35 hari setelah pencoblosan. Adapun, momen pemilihan telah terjadi pada Rabu, 14 Februari 2024 lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hari Ini Kejagung Kembali Periksa 5 Saksi dalam Kasus Impor Gula di Kemendag
Belasan Terdakwa Pungli Rutan KPK Dituntut hingga Enam Tahun Penjara
Advertisement
Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta Api, Negara Rugi Rp562,51 Miliar
Dugaan Politik Uang di Sleman, Pakar Hukum Minta Bawaslu Bertindak
Advertisement
Viral, Siswa SMKN di Semarang Meninggal Dunia Diduga Ditembak Polisi
Advertisement
Pemenuhan Hak Anak Dinilai Belum Jadi Perioritas di Pilkada
Berita Pilihan
- Rem Blong, Truk Tronton Sejumlah Kendaraan di Slipi, Satu Orang Meninggal Dunia
- Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
Advertisement
Perhatian! Trans Jogja Ubah Jam Operasional pada Hari Pencoblosan Pilkada 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Kembali Panggil Eks Ketua KPK Firli Bahuri untuk Diperiksa di bareskrim Polri
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Serahkan Bantuan untuk Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi
- Aset Kasus Judi Online Komdigi Senilai Rp167 Miliar Disita Polisi, Ini Rinciannya
- Viral, Siswa SMKN di Semarang Meninggal Dunia Diduga Ditembak Polisi
- Transfer Tahanan Mary Jane, Menteri Supratman Sebut Prabowo Sudah Berikan Lampu Hijau
- Dugaan Politik Uang di Sleman, Pakar Hukum Minta Bawaslu Bertindak
- Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta Api, Negara Rugi Rp562,51 Miliar
Advertisement
Advertisement
