Advertisement
Hak Angket DPR Tak Bakal Terwujud, Ini Alasan PAN dan Demokrat
Ilustrasi legislatif (Freepik)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Hak angket untuk usut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 diyakini tidak bakal terwujud. Hal itu diungkap oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Demokrat DPR.
Guspardi Gaus, Anggota DPR dari Fraksi PAN mengklaim para partai besar menyatakan hak angket belum diperlukan. Kendati demikian, dia tidak menjelaskan para partai besar yang dimaksud.
Advertisement
BACA JUGA: Ganjar Pranowo Sebut Hak Angket Tidak Akan Berjalan Mulus
"Menurut pandangan pribadi saya hak angket Inshaallah tidak akan terjadi atau terwujud," ujar Guspardi dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/3/2024), dikutip dari rilisnya.
Begitu juga dengan pendapat anggota DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan jika tahapan Pemilu 2024 belum selesai. KPU, lanjutnya, penghitungan sedang berlangsung hingga 20 Mater 2024. Herman juga merasa narasi kecurangan pemilu terlalu mengada-ada karena cenderung memfitnah.
"Kalau ada kecurangan ya, ada Bawaslu, kalau Bawaslu tidak cukup untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, tentu ada Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, artinya ada medianya di situ," ujar Herman.
BACA JUGA: Waktu Imsak dan Buka Puasa di Jogja dan Sekitarnya, Jumat 15 Maret 2024
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR pada Selasa (5/3/2024), tiga fraksi yaitu PKS, PKB, dan PDIP melakukan intrupsi untuk mendorong penggunaan hak angket kecurangan pemilu. Meski demikian, seminggu lebih berlalu, belum ada pengajuan secara resmi penggunaan hak angket ke pimpinan DPR RI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Para Menlu Liga Arab Gelar Rapat Darurat Menyikapi Perang Iran Israel
Satgas Saber Pungli Dibubarkan, Kapolri: Penegakan Hukum Jalan Terus
Advertisement
Ini Pemicu Seluruh Warga Kampung Cigintung di Purwakarta Dievakuasi
Soal Nota Dubes Saudi Bocor, Kemenag Mengaku Sudah Menyelesaikannya
KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR RI, Ini Kasusnya
Dukung Gaya Hidup Sehat, AXA Mandiri Beri Perlindungan Peserta MJM 2025
Advertisement
Selain di Jogja, Generali Health Cities Hadir di 17 Kota Lainnya di Nusantara
Sekolah Rakyat Disebut Bisa Jadi Solusi Masalah Kemiskinan
SBY Cemaskan Konflik Iran Vs Israel, Bisa Memicu Perang Dunia Ketiga
Advertisement
Kasus Korupsi Dana Hibah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Diperiksa KPK
Berita Pilihan
- Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus, KPK Buka Peluang Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
- Iran Bakal Gugat Direktur IAEA karena Bungkam Soal Serangan Israel ke Fasilitas Nuklir
- Iran Bakal Terus Serang Israel sampai "Ganti Rugi" Dibayar
- IRGC Gagalkan Upaya Pembunuhan Menlu Iran Oleh Israel
- Evakuasi WNI dari Iran-Israel, TNI AU Siapkan Hercules dan Boeing
Advertisement
Innalillahi, Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Mobil di Ring Road Banguntapan Bantul
Advertisement
Lion Air Buka Penerbangan Langsung YIA-Tarakan, Pariwisata Jogja Diproyeksikan Kian Maju
Advertisement
Berita Populer
- Donald Trump: Terlalu Banyak Hari Libur di AS, Ini Merugikan Negara
- Tak Mau Dukung Proyek Strategis Nasional, Kepala Daerah Terancam Sanksi dari Kemendagri
- Per Mei 2025, Rp12,59 Triliun Dikucurkan Pemerintah untuk Rumah Subsidi
- 14 Pesawat Kargo Peralatan Militer Bantuan dari AS dan Jerman untuk Israel Tiba di Timur Tengah
- Kasus Korupsi Dana Hibah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Diperiksa KPK
- Temuan Uranium Puluhan Ribu Ton di Kalimantan Barat, Pemerintah Siapkan Aturan Agar Bisa Diolah Jadi Nuklir
- Iran Bakal Gugat Direktur IAEA karena Bungkam Soal Serangan Israel ke Fasilitas Nuklir
Advertisement
Advertisement
