Advertisement
BPK Didesak Segera Audit Dana Pemilu dan Pilkada 2024
Ilustrasi Audit BPK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta segera mengaudit dana yang digunakan KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait penyelenggaraan dan penggunaan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo
Menurut dia, publik menunggu keseriusan BPK menjawab dugaan atas penggunaan dana pemilu yang diselewengkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan keterangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI (7/11).
Advertisement
"Jangan sampai ada dana rakyat yang diselewengkan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” kata Eka di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan anggaran yang digunakan untuk Pemilu dan Pilkada sangat besar. Total anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp71,3 triliun, sedangkan anggaran untuk Pilkada sebesar Rp37,4 triliun yang bersumber 40 persen dari APBD dan 60 persen dari APBN.
Baca juga: Kemendagri minta pemda siapkan dana hibah pilkada ulang 2025
Namun, kata dia, dana tersebut belum termasuk tambahan biaya pemungutan suara ulang (PSU) di 287 TPS yang tersebar di 20 provinsi dan juga pilkada ulang yang akan digelar pada 27 Agustus 2025.
"Beruntung Pilpres 2024 satu putaran, bila dua putaran, negara harus menggelontorkan APBN tambahan sebesar Rp38,2 triliun,” kata dia.
Dia mengatakan, desakan audit anggaran sangat wajar mengingat dana Pemilu 2024 sangat fantastis. Menurut dia, dana Pemilu 2024 menyamai alokasi dana Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun untuk tahun 2025.
Untuk itu, dia meminta agar BPK memastikan audit dana pemilu dilakukan segera secara independen, objektif, dan profesional. Menurut dia, BPK harus tetap mengedepankan nilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan penggunaan dana yang bersumber dari uang rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penjelasan Waktu Mandi yang Tepat dan Sesuai Kebutuhan
Kejagung Sita 4 Mobil Milik Riza Chalid
Pemerintah Kaji Pemberian Diskon Tarif Listrik
Kemenkes Akan Beri Hadiah Rp50 Juta Puskesmas Temukan Kasus Kusta Terbanyak
Advertisement
Gubernur Jateng Pastikan Pelayanan Publik di Pati Kembali Normal
Besok, Jokowi dan SBY Bakal Hadiri Sidang Tahunan MPR RI
Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Hanya Naik 5-10 Persen
Advertisement
Hasto Kristiyanto Kembali Dilantik Jadi Sekjen PDIP, Begini Respons Ganjar
Israel Kembali Hancurkan 300 Lebih Rumah Warga di Gaza Tengah
Kapolri Sebut Demonstrasi di Pati Walau Anarkistis Tapi Terkendali
Keberangkatan Ratusan Pekerja Migran Ilegal Digagalkan
Hasto Kristiyanto Kembali Jadi Sekjen PDIP, Ini Susunan Lengkap Pengurus
Advertisement
Nama 76 Anggota Paskibraka Nasional Diumumkan, Cek Profilnya
Berita Pilihan
- Cukup Bayar Rp1 Juta Bisa Masuk Surga, MUI Kecam Rumah Ibadah Umi Cinta di Bekasi
- Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Hanya Naik 5-10 Persen
- KPK Sita 2 Unit Mobil dan Uang Rp2,4 Miliar dari OTT Suap Pengelolaan Kawasan Hutan
- Kapolri Sebut Demonstrasi di Pati Walau Anarkistis Tapi Terkendali
- Hasto Kristiyanto Kembali Jadi Sekjen PDIP, Ini Susunan Lengkap Pengurus
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Rp8 Triliun Digelontorkan untuk Kembangkan Komoditas Perkebunan
- Warga Diimbau Menjauh dari Radius Bahaya Erupsi Gunung Awu
- Jumlah Dana Bansos Bakal Naik Tajam Tahun Depan
- Menlu 24 Negara Desak Israel Akhiri Israel Blokade Gaza
- Dinkes Pati Sebut Ada 64 Korban Luka Saat Unjuk Rasa
- Iwan Kurniawan Lukminto Tanda Tangani Kredit yang Dikondisikan
- AHY Diberi Tugas Kawal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Advertisement
Advertisement
