Advertisement
BPK Didesak Segera Audit Dana Pemilu dan Pilkada 2024
Ilustrasi Audit BPK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta segera mengaudit dana yang digunakan KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait penyelenggaraan dan penggunaan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo
Menurut dia, publik menunggu keseriusan BPK menjawab dugaan atas penggunaan dana pemilu yang diselewengkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan keterangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI (7/11).
Advertisement
"Jangan sampai ada dana rakyat yang diselewengkan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” kata Eka di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan anggaran yang digunakan untuk Pemilu dan Pilkada sangat besar. Total anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp71,3 triliun, sedangkan anggaran untuk Pilkada sebesar Rp37,4 triliun yang bersumber 40 persen dari APBD dan 60 persen dari APBN.
Baca juga: Kemendagri minta pemda siapkan dana hibah pilkada ulang 2025
Namun, kata dia, dana tersebut belum termasuk tambahan biaya pemungutan suara ulang (PSU) di 287 TPS yang tersebar di 20 provinsi dan juga pilkada ulang yang akan digelar pada 27 Agustus 2025.
"Beruntung Pilpres 2024 satu putaran, bila dua putaran, negara harus menggelontorkan APBN tambahan sebesar Rp38,2 triliun,” kata dia.
Dia mengatakan, desakan audit anggaran sangat wajar mengingat dana Pemilu 2024 sangat fantastis. Menurut dia, dana Pemilu 2024 menyamai alokasi dana Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun untuk tahun 2025.
Untuk itu, dia meminta agar BPK memastikan audit dana pemilu dilakukan segera secara independen, objektif, dan profesional. Menurut dia, BPK harus tetap mengedepankan nilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan penggunaan dana yang bersumber dari uang rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Skema Pemenuhan Guru untuk Sekolah Rakyat Sedang Dirumuskan
Menteri P2MI Uangkap 1,5 Juta Permintaan Pekerja di Luar Negeri
2 Anggota Brimob Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal di Mulia Puncak Jaya
Advertisement
Pimpinan OPM Sorong Raya Kembali ke Pangkuan NKRI
Indonesia Kalah dari Malaysia dalam Wisata Halal, Ini Buktinya
Mensos Saifullah Yusuf Tegaskan Tak Berminat Jadi Ketum PPP
BPOM Ungkap 3 Penyebab Keracunan Menu MBG
Advertisement
Menaker Yassierli Bertekad Hapus Praktik Percaloan Tenaga Kerja
35 Ribu Jemaah Tiba di Tanah Suci Belum Terima Kartu Nusuk Haji
3 Tersangka Perundungan PPDS Undip Dilimpahkan ke Kejaksaan
KPK Periksa 5 Saksi Terkait Dugaan Korupsi LPEI
BPOM Beri Izin Uji Klinis Tahap 3 Vaksin TB M72
Advertisement
Mantan Cabup Bojonegoro Diperiksa KPK Terkait Suap PLTU
Berita Pilihan
- Blokir Konten dan Rekening Tidak Cukup untuk Memberantas Judi Online
- Menteri P2MI Uangkap 1,5 Juta Permintaan Pekerja di Luar Negeri
- UGM Sebut Siap Hadapi Gugatan Perdata Rp69 Triliun di PN Sleman dari Dugaan Kasus Ijazah Palsu
- Mantan Anggota TNI AL Jadi Tentara Rusia, Begini Kata Kemenkumham
- Usai Operasi Hidung, 3 Wanita Laporkan Klinik Kecantikan di Jaktim Atas Dugaan Malapraktik
Advertisement
Pemkab Bantul Sebut Suplai Hewan Kurban untuk Iduladha 2025 Mencukupi
Advertisement
Destinasi Kepulauan Seribu Ramai Dikunjungi Wisatawan, Ini Tarif Penyeberangannya
Advertisement
Berita Populer
- Termasuk Objek Vital, Pengamanan TNI di Kejaksaan Tidak Akan Berpengaruh pada Tugas dan Fungsi Jaksa
- Pogram Koperasi Desa Merah Putih dan MBG Bisa Meningkatkan Perekonomian Desa hingga Enam Kali Lipat
- Soal Kasus Tawuran Siswa SD, Ini Tanggapan Kementerian PPPA
- KPK Menggeledah Rumah Pengusaha di Jakarta Terkait Kasus Dugaan TPPU
- Jaksa Hadirkan Mantan Mendag Rachmat Gobel di Persidangan Tom Lembong
- Paus Leo XIV Bersedia Jadi Juru Damai Konflik Bersenjata di Seluruh Penjuru Dunia
- Peras dan Aniaya Sopir, 2 Preman Terboyo Semarang Ditangkap Polisi
Advertisement
Advertisement
