DPR Tolak Wacana Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menolak wacana pemerintah mengalihkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk realisasi program ‘Makan Siang Gratis'. 

Ide ini sebelumnya diungkapkan oleh Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto. “Demi program ambisius, jangan korbankan pendidikan kita,” kata Fikri dalam keterangan tertulis yang dikutip JIBI/Bisnis, Sabtu (2/1/2024).

BACA JUGA : Program Makan Siang Gratis Masih Diujicoba, Gibran: Kami Siap Dievaluasi

Dana BOS merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Konstitusi mengamanatkan pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal di jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dana BOS bertujuan menghadirkan pendidikan dasar tanpa kendala biaya pendidikan yang memberatkan.

“Jadi, jangan bebankan BOS untuk program yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan,” ujarnya.

Pada 2023 lalu pemerintah mengurangi alokasi dana BOS senilai Rp539 miliar dengan alasan defisit APBN. Sebesar 50 persen BOS juga digunakan untuk membayar gaji guru dan tendik honorer.  

Ia mendesak Kemendikbudristek dan Kemenag memperjuangkan agar alokasi dana BOS tidak diutak-atik. Di sisi lain kebijakan program 'Makan Siang Gratis' tak jelas dari sisi anggaran maupun nomenklaturnya.    

BACA JUGA : Program Makan Siang Gratis Rp15 Ribu per Anak, Menkes: Kalau di Jogja ya Cukup

“Apalagi ini program nonpemerintah dari paslon yang belum resmi dilantik dan menjabat, semua ada aturannya dalam undang-undang. Kami harus perjuangkan dana BOS murni hanya untuk pendidikan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com