Advertisement
Mesir Sampaikan Argumen Terkait Palestina di Mahkamah Internasional, Ini Isinya
Advertisement
Harianjogjacom, JAKARTA—Mesir menyampaikan argumen secara lisan di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 21 Februari mengenai berbagai tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda, itu minggu depan akan mendengarkan permintaan Palestina untuk mendapatkan nasihat pakar mengenai konsekuensi hukum pendudukan yang dilakukan Israel selama 57 tahun di wilayah Palestina.
Advertisement
Sebanyak 52 negara akan menyampaikan argumen hukum di hadapan pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu antara 19 Februari dan 26 Februari, sementara Israel tidak hadir.
BACA JUGA : Surya Paloh Temui Jokowi di Istana Usai SYL Ditangkap KPK
"Mesir akan memberikan argumen lisan mengenai praktik-praktik Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967," menurut pernyataan Dia Rashwan, kepala Badan Informasi Negara.
Rashwan mengatakan dua memorandum Mesir akan disajikan di pengadilan dan menyoroti kebijakan Israel dalam menganeksasi tanah, merobohkan rumah-rumah, mengusir, mendeportasi, dan menggusur warga Palestina.
Rashwan menekankan bahwa tindakan-tindakan Israel itu adalah pelanggaran terhadap hak penentuan nasib sendiri warga Palestina, serta terhadap larangan perampasan tanah dengan menggunakan kekuatan militer.
Mesir juga akan menyampaikan penentangan terhadap kebijakan-kebijakan Israel, yang berbentuk penindasan dan diskriminasi rasial.
Mesir memperingatkan bahwa kebijakan tersebut secara terang-terangan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.
Rashwan mengatakan negaranya akan menyerukan pengadilan PBB itu untuk memastikan Israel mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan ilegal yang dilakukannya.
Selain itu, ujarnya, Mesir akan menuntut penarikan pasukan Israel secepatnya dari wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Kota Yerusalem.
Mesir juga akan menyerukan pemberian kompensasi bagi para warga Palestina atas kerusakan yang disebabkan oleh kebijakan dan praktik-praktik tersebut, kata Rishwan.
Dalam opini penasihat pada 2004, ICJ --yang juga disebut Pengadilan Dunia-- meminta Israel menghilangkan penghalang di Tepi Barat yang diduduki serta memberikan kompensasi kepada warga Palestina yang terkena dampak. Namun, Israel tidak melaksanakan putusan ICJ.
Israel terus menggempur Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 hingga menewaskan hampir 29.000 orang serta menyebabkan kehancuran massal dan kelangkaan kebutuhan pokok.
Perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.
Israel di ICJ dituduh melakukan genosida. Pengadilan dunia tersebut pada Januari mengeluarkan keputusan sementara, yang memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan yang menjamin bantuan kemanusiaan sampai kepada warga sipil di Gaza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tiga Naskah Kuno Indonesia Ditetapkan Jadi Memory of the World oleh UNESCO
- Ini Daftar Vaksinasi Wajib bagi Jemaah Calon Haji Sebelum ke Tanah Suci
- Pengakuan Kedaulatan Palestina, Beberapa Negara Uni Eropa Bakal Deklarasi Bareng
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
Advertisement
Jumlah Pendaftar PPS di Gunungkidul Tidak Mencapai Target, KPU Memperpanjang Pendaftaran
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- Hujan Badai Diprediksi Terpa Sejumlah Wilayah di Indonesia Hari Ini
- Kemenperin Nilai Strategi Bata Tutup Pabrik Kurang Tepat
- Amerika Akui Banyak Warga Palestina Tewas di Gaza Akibat Bom yang Dipasok ke Israel
- Turki Pukul Israel dengan Embargo Hubungan Perdagangan
- Jokowi Cermati Nama-nama Calon Pansel KPK Sebelum Diumumkan
- Selain Eko Patrio, PAN Mengusulkan Sosok Ini Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Advertisement
Advertisement