Advertisement
Perpanjangan Jalur Kereta Cepat Tahap Pertama hingga Jogja
Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. - JIBI/Dok. KCIC
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Perpanjangan proyek kereta cepat hingga Surabaya, Jawa Timur terus dibahas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Untuk tahap pertama, kereta cepat didulukan jalur hingga ke Jogja.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menuturkan pihaknya tengah membahas perpanjangan proyek kereta cepat dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan lainnya.
Advertisement
Dia mengatakan, untuk tahap awal perpanjangan kereta cepat, pemerintah rencananya akan membangun jalur hingga ke Jogja terlebih dulu.
"Ada kemungkinan jalurnya dibangun sampai Jogja dulu. Kalau sampai Surabaya langsung mungkin masalahnya di waktu dan biaya," kata Dwiyana di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
BACA JUGA: Tegaskan Jokowi Boleh Kampanye, Yusril: Itu Ada dalam UU Pemilu
Adapun, Dwiyana enggan merinci daerah mana saja yang akan dilintasi trase atau jalur kereta cepat Surabaya. Dia mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi tindakan para spekulan yang akan menaikkan harga tanah.
Dwiyana melanjutkan, KCIC akan memastikan studi yang dilakukan sebelum pengerjaan fisik proyek dimulai akan dilakukan dengan optimal. Hal tersebut mencakup penentuan jalur, studi kelayakan (feasibility study) dan lainnya.
"Kami punya banyak pengalaman dari Kereta Cepat Jakarta Bandung. Harusnya hasilnya akan lebih baik untuk perpanjangan jalur ke Jogja dan Surabaya," ujarnya.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyebut, rencana studi Kereta Cepat Jakarta Surabaya bersama dengan pihak China masih berada dalam tahap pembahasan. Dia mengatakan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan turut terlibat dalam studi bersama tersebut.
Meski demikian, Adita tidak memerinci secara jelas kajian yang akan dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian dalam studi bersama tersebut. Dia juga tidak menyebutkan apakah ada kajian bersama tersebut akan melalui proses tender terlebih dahulu atau tidak. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LPS Gandeng DepositoBPR by Komunal Gelar Edukasi Finansial Untuk Karyawannya
Pilpres 2024 Usai, Anis Ajak Masyarakat Aceh Lanjutkan Perjuangan Perubahan
Advertisement
Janji Tak Akan Intervensi Pembentukan Kabinet Prabowo, Jokowi: Kalau Usul Boleh
Balas Serangan KKB Papua, Brimob dan Kopassus Diterjunkan
Pemerintah Buka Seleksi CPNS Jalur Sekolah Kedinasan, Ada 3.445 Formasi
Heboh Efek Samping AstraZeneca Sebabkan TTS, Begini Respon Menteri Kesehatan
Arab Saudi Tangkap Warganya yang Bicarakan Perang Hamas-Israel di Media Sosial
Advertisement
MUI Desak Mahkamah Pidana Internasional Tak Ragu Tangkap Benyamin Netanyahu
Heboh AstraZeneca Akui Vaksin Miliknya Memberikan Efek Samping Pembekuan Darah
AHY Akan Deklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap
Advertisement
Jokowi Apresiasi Perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U-23/2024
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Turki Stop Perdagangan dengan Israel. Buntut Pengiriman Bantuan ke Gaza Terhambat
- Jokowi Apresiasi Perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U-23/2024
- Prancis Kecam Serangan Drone Israel k Konvois Bantuan Kemanusiaan Yordania di Gaza
- AHY Akan Deklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap
- Heboh AstraZeneca Akui Vaksin Miliknya Memberikan Efek Samping Pembekuan Darah
- MUI Desak Mahkamah Pidana Internasional Tak Ragu Tangkap Benyamin Netanyahu
- Kepada Presiden Terpilih Prabowo, Luhut Berpesan Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet
Advertisement
Advertisement
