Advertisement
Megawati Berharap Kecurang Pemilu Tak Terjadi Lagi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tampil ke publik dan mengaku cukup prihatin dengan kondisi saat ini. Megawati ingin semua pihak memantau ketat pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 agar tidak terjadi kecurangan lagi pada Pemilu mendatang.
Pernyataan Mega sebenarnya menjawab desas-desus langkah politik PDIP usai ditinggal keluarga Joko Widodo (Jokowi) menyeberang ke kubu Prabowo Subianto. Ini juga merupakan kemunculan pertama Megawati pasca pengumuman Mahfud MD sebagai calon wakil presiden atau cawapres Ganjar Pranowo.
Advertisement
BACA JUGA: Elektabilitas Prabowo-Gibran Unggul di Pulau Jawa Menurut Survei Lanskap
Menariknya, pernyataan Mega ini berbeda dengan sebelumnya. Mega biasanya tampil secara langsung membacakan pidatonya. Kadang berapi-api, keras, dan satir. Namun kali ini, Mega tampil dalam format video tapping.
Dia mengenakan baju berwarna putih, bukan merah atau hitam yang menjadi warna kebanggaan partainya. Di sisi lain, pidatonya juga lebih soft dan hanya menekankan tentang sejumlah isu misalnya mengenai potensi kecurangan pemilihan umum (pemilu), konstitusi, dan penggunaan hukum untuk kekuasaan.
"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi, jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi, gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani," ujarnya di YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023).
Selain itu, Mega juga menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Ashiddiqie yang telah mencopot Anwar Usman. Putusan Jimly memang telah memberi oase dalam hukum di Indonesia.
BACA JUGA: Jokowi Samakan Politik Tanah Air dengan Drakor, Begini Reaksi Ganjar
Jimly melakukan terobosan dan mengunci peran Anwar Usman pasca putusan No.90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres cacat secara etika. Anwar Usman terbukti melanggar etik saat memutus perkara tersebut.
Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.
"Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara indonesia dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," pungkas Megawati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 1,4 Miliar Penduduk India Terancam Cuaca Panas Ekstrem
- Jemaah Calon Haji Dilarang Membentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
- Liga Arab Serukan Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Palestina
- Nama Ahok dan Djarot Masuk Bursa Pilkada Jakarta 2024 dari PDI Perjuangan
- Menparekraf: Investigasi, Evaluasi dan Siapkan Rencana untuk Tindak Lanjuti Pelaku Ritual Menyimpang di Ubud
Advertisement
Perahu Nelayan di Gunungkidul Hilang Kontak sejak Jumat, hingga Sabtu Malam Belum Diketahui Keberadaannya
Advertisement
Punya Kedalaman 116 Meter, Hongyancun Jadi Stasiun Kereta Bawah Tanah Terdalam di Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Jemaah Calon Haji Dilarang Membentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
- 1,4 Miliar Penduduk India Terancam Cuaca Panas Ekstrem
- Seusai Korsel dan AS Latihan Militer, Korut Tembakkan Rudal Balistik ke Laut Timur
- Cuaca Tak Kondusif, Status Darurat Bencana di Kubu Raya Diperpanjang
- Dana Desa Bisa Dipakai untuk Penanganan dan Mitigasi Bencana, Begini Syaratnya
- Sah! Khofifah-Emil Direstui Golkar Maju di Pilkada Jawa Timur
- KPK Geledah Rumah Adik SYL, Sita Dokumen dan Barang Elektronik
Advertisement
Advertisement