Advertisement
Anies Baswedan Menyerukan Reformasi Keuangan Partai Politik
Anies Baswedan - Harian Jogja - Bernadheta Dian Saraswati
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Anies Baswedan, bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan menyerukan adanya reformasi keuangan partai politik. Ia menyebut biaya kegiatan partai politik yang tidak diatur dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga harus dibenahi secara serius.
"Reformasi terkait pembiayaan kegiatan politik itu yang perlu jadi agenda reformasi. Kita tahu partai politik itu harus dibiayai agar dapat berjalan," kata Anies saat menjadi pembicara dalam acara UI-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Advertisement
Menurut dia, apabila keuangan partai politik tidak direformasi, maka beban biaya partai akan ditanggung orang yang berada di proses politik. Sehingga, hal itu menyebabkan munculnya kepentingan pribadi dan keinginan untuk mengembalikan modal politik, serta dapat memicu korupsi. "Apakah negara membiayai separuhnya? Dan itu akan menjadi bagian diskusi ke depan," katanya.
BACA JUGA: Stafsus Presiden: Reshuffle Kabinet Diumumkan Jokowi Besok
Anies mengatakan reformasi soal biaya partai politik itu perlu menjadi agenda nasional, karena partai politik harus dibiayai agar bisa beroperasi. "Sama seperti media, partai politik ini butuh dana untuk bergerak ke masyarakat dan kegiatan lainnya," katanya.
Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi Anies Baswedan, sehingga dia menilai reformasi keuangan partai politik perlu dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Istana: Pesan Prabowo di Bioskop Hal Lumrah
Cegah Ancaman Serangan Drone, Polandia Kerahkan Jet Militer
Spanyol Segera Tertibkan UU Larangan Merokok dan Vaping di Tempat Umum
Sebuah Bar di Madrid Meledak, 25 Orang Terluka
Advertisement
Uang Jadi Motif Oknum TNI Terlibat Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI
Syarat, Jadwal dan Cara Dapat Bansos PKH September 2025
FAA Denda Boeing Rp 50 Miliar
Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
Netanyahu Klaim Serangan ke Qatar untuk Singkirkan Pimpinan Hamas
Advertisement
Demo di Berlin Menolak Jerman Terlibat Dalam Perang
Presiden Prabowo Minta Kementerian Gerak Cepat Tangani Banjir Bali
Kemenkop Siapkan 80 Ribu Pendamping Koperasi Merah Putih
Donald Trump Siap Beri Sanksi Berat Terhadap Rusia
GMIE 2045 Desak DPR Bahas RUU Perampasan Aset Pasal demi Pasal
Advertisement
Koster Setop Izin Bangunan Komersial di Bali Pasca Banjir Besar
Berita Pilihan
Advertisement
Bupati Halim Sebut Bantul Salah Satu Pusat Pertumbuhan UMKM di DIY
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- PBNU Desak KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya
- Sejuta Lebih Warga Palestina Menolak Dievakuasi ke Wilayah Selatan Jalur Gaza
- Banyak Orang Hilang Sejak Aksi Demo, Polda Buka Posko Pengaduan 24 Jam
- Respons 7 Desakan Darurat Ekonomi, Luhut Temui Aliansi Ekonom
- Pembunuh Charlie Kirk Dikabarkan Memiliki Riwayat Penyakit Mental
- Awal 2026, Indonesia Terima 3 Pesawat Tempur Rafale
- Kemenkes Akui Hadapi Tantangan Berat dalam Penanganan KLB Campak
Advertisement
Advertisement
