Advertisement
4 Hal Berpotensi Jadi Penghambat Demokrasi dan Tata Kelola Negara

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sebagai negara demokrasi, Indonesia tidak lepas dari persoalan yang dihadapi yang justru menganggu tata kelola negara akibat ulah sekelompok elite. Dampaknya, rakyat yang secara langsung.
Setidaknya ada empat hal yang saat ini sering terjadi di Indonesia yang menghambat proses demokrasi bahkan tata kelola negara. Pemerintahan yang seharusnya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan rakyat berdaulat penuh atas negara tak sepenuhnya berjalan karena kepentingan tertentu.
Advertisement
BACA JUGA : Generasi Muda, Media Sosial Dan Kritik Terhadap Demokrasi Di Indonesia
“Negara kita memang demokrasi, tetapi dalam menjalankan demokrasi tidak semata mengacu pada logika demokrasi tetapi harus berlandaskan pada nilai Pancasila,” kata Anggota MPR RI asal DIY Cholid Mahmud dalam keterangannya. Tema terkait demokrasi ini dibahas dalam rangkaian sosialisasi di Aula Balai Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul Selasa (17/10/2023).
Ia menilai praktik sistem demokrasi Pancasila seringkali menemui persoalan, dampaknya mengganggu tata kelola pemerintahan sekaligus terhambatnya proses demokrasi. Ia menganalisa setidaknya ada empat persoalan yang selama ini menjadi penghambat demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Pertama, soal korupsi yang saat ini merajalela yang hampir terjadi di semua lini dan level pemerintahan dari daerah hingga pusat.
“Parahnya korupsi terjadi melanda hampir semua unit kerja pemerintaha. Perilaku koruptif ini dampaknya besar, bisa merusak lembaga demokratis, mengurangi kepercayaan publik, dan merusak distribusi sumber daya yang harusnya lebih banyak tersalurkan ke masyarakat jadi berkurang karena dikorup,” ujar pria yang juga anggota Komite III DPD RI ini.
Kedua, polarisasi politik atau potensi terpecahnya elemen masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Kondisi ini berdampak pada ketegangan di masyarakat sehingga berpotensi menghambat kemampuan untuk mencapai kesepakatan dan kerjasama.
“Kemudian ketiga adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kondisi ini memicu ketegangan sosial di masyarakat karena dimungkinkan adanya faktor iri kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial lain yang terlihat lebih sejahtera. Ini dapat mengganggu representasi politik yang seimbang karena kepentingan kelompok tertentu saja yang mendominasi," katanya.
BACA JUGA : Andang Nugroho: Terus Belajar demi Suksesnya Pesta Demokrasi
Keempat, kata dia, keterbatasan kebebasan berbicara. Menurutnya ada potensi bahwa beberapa orang kritis ditekan agar tidak leluasa menyampaikan pendapat. Mereka kerap mendapat semacam persekusi dan kriminalisasi oleh pihak yang mengatasnamakan kelompok masyarakat tertentu. "Pembatasan terhadap kebebasan berbicara dapat merusak demokrasi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement