Advertisement
4 Hal Berpotensi Jadi Penghambat Demokrasi dan Tata Kelola Negara
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sebagai negara demokrasi, Indonesia tidak lepas dari persoalan yang dihadapi yang justru menganggu tata kelola negara akibat ulah sekelompok elite. Dampaknya, rakyat yang secara langsung.
Setidaknya ada empat hal yang saat ini sering terjadi di Indonesia yang menghambat proses demokrasi bahkan tata kelola negara. Pemerintahan yang seharusnya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan rakyat berdaulat penuh atas negara tak sepenuhnya berjalan karena kepentingan tertentu.
Advertisement
BACA JUGA : Generasi Muda, Media Sosial Dan Kritik Terhadap Demokrasi Di Indonesia
“Negara kita memang demokrasi, tetapi dalam menjalankan demokrasi tidak semata mengacu pada logika demokrasi tetapi harus berlandaskan pada nilai Pancasila,” kata Anggota MPR RI asal DIY Cholid Mahmud dalam keterangannya. Tema terkait demokrasi ini dibahas dalam rangkaian sosialisasi di Aula Balai Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul Selasa (17/10/2023).
Ia menilai praktik sistem demokrasi Pancasila seringkali menemui persoalan, dampaknya mengganggu tata kelola pemerintahan sekaligus terhambatnya proses demokrasi. Ia menganalisa setidaknya ada empat persoalan yang selama ini menjadi penghambat demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Pertama, soal korupsi yang saat ini merajalela yang hampir terjadi di semua lini dan level pemerintahan dari daerah hingga pusat.
“Parahnya korupsi terjadi melanda hampir semua unit kerja pemerintaha. Perilaku koruptif ini dampaknya besar, bisa merusak lembaga demokratis, mengurangi kepercayaan publik, dan merusak distribusi sumber daya yang harusnya lebih banyak tersalurkan ke masyarakat jadi berkurang karena dikorup,” ujar pria yang juga anggota Komite III DPD RI ini.
Kedua, polarisasi politik atau potensi terpecahnya elemen masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Kondisi ini berdampak pada ketegangan di masyarakat sehingga berpotensi menghambat kemampuan untuk mencapai kesepakatan dan kerjasama.
“Kemudian ketiga adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kondisi ini memicu ketegangan sosial di masyarakat karena dimungkinkan adanya faktor iri kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial lain yang terlihat lebih sejahtera. Ini dapat mengganggu representasi politik yang seimbang karena kepentingan kelompok tertentu saja yang mendominasi," katanya.
BACA JUGA : Andang Nugroho: Terus Belajar demi Suksesnya Pesta Demokrasi
Keempat, kata dia, keterbatasan kebebasan berbicara. Menurutnya ada potensi bahwa beberapa orang kritis ditekan agar tidak leluasa menyampaikan pendapat. Mereka kerap mendapat semacam persekusi dan kriminalisasi oleh pihak yang mengatasnamakan kelompok masyarakat tertentu. "Pembatasan terhadap kebebasan berbicara dapat merusak demokrasi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Hari Kedua Perundingan Gencatan Senjata, Perang Israel-Hamas Masih Buntu
- Taruna STIP Jakarta Meninggal karena Dianiaya, Kemenhub Ikut Investigasi
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
Advertisement
Advertisement