MPR Ingatkan Kekayaan Negara Jangan Hanya Dikuasai Elite Ekonomi

Newswire

Senin, 16 Oktober 2023 - 12:57 WIB

Sunartono

MPR Ingatkan Kekayaan Negara Jangan Hanya Dikuasai Elite Ekonomi

Diskusi terkait ekonomi kerakyatan yang melibatkan masyarakat. - Istimewa.

Harianjogja.com, JOGJA—Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengingatkan jangan sampai kekayaan negara dikuasai oleh elit ekonomi dengan sistem liberal. Indonesia harus tetap berada di sistem perekonomian yang sesuai yaitu ekonomi kerakyatan.

Alasannya sistem ekonomi berbasis kerakyatan digagas oleh para pendiri bangsa untuk menjadi dasar dan rujukan kebijakan. “Para founding fathers telah merenungkan dan mempertimbangkan sistem ekonomi yang secara sosiologis dan kultural tidak bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia yang penuh dengan gotong royong. Sistem ekonomi tersebut diharapkan berjalan di Indonesia tidak ada praktik liberalisme untuk saling mematikan,” kata Anggota MPR RI Cholid Mahmud dalam acara menyerap aspirasi masyarakat oleh MPR RI yang digelar Potorono Jalan Wonosari Km 8 Potorono Banguntapan, Bantul.

Persoalan ekonomi kerakyatan tersebut harus terus diingatkan bersama. Karena melihat saat ini sistem perekonomian yang berjalan justru mengarah ke liberal. Di mana sumber kekayaan negara dikuasai oleh segelintir elit ekonomi. “Kemudian seolah rakyat dipaksa menyesuaikan dengan kepentingan para elit ekonomi ini. Ini seharusnya tidak terjadi," katanya.

Ia mendorong agar model ekonomi liberal saat ini harus dihentikan dan dikembalikan lagi ke sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini bisa menjadi solusi dalam mengatasi persoalan ekonomi jangka panjang karena negara bisa mengendalikan proses ekonomi sekaligus mengontrol pasar.

“Karena ekonomi kerakyatan juga dapat diartikan sebagai sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali,” kata anggota Komite II DPD RI ini.

Ia menambahkan sistem ekonomi ini lebih dekat dengan ekonomi pancasila yang merupakan moderasi antara kapitalisme dengan sosialisme. Selanjutnya sering disebut sebagai sistem ekonomi konstitusi yang secara sosiologis merupakan gambaran perekonomian masyarakat Indonesia yang menjadi katup penyelamat dalam menghadapi krisis ekonomi.

“Secara ideologis sangan sesuai dengan dasar negara Indonesia atau Pancasila dan secara budaya mewakili gambaran budaya ekonomi masyarakat Indoensia yang religius semangat gotong royong menjadi basis perekomian masyarakat,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News