Advertisement
ESDM Kaji Tarif Listrik Hibrida Program Konversi Pembangkit Diesel Berbasis EBT
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji opsi tarif listrik gabungan atau hybrid untuk program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi berbasis energi baru terbarukan (EBT). Upaya ini diharapkan dapat menarik investor.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan kajian itu tengah didorong untuk memastikan program konversi PLTD itu tetap dapat menjaga keberlanjutan pasokan listrik EBT yang sebagian besar tidak stabil atau intermiten.
Advertisement
Selain itu, tarif gabungan itu juga dianggap dapat menarik investor bergabung pada program konversi pembangkit berbahan bahan fosil yang saat ini mayoritas tersebar di wilayah-wilayah terpencil. Kendati, kata Yudo, rujukan dasar tarif listrik itu sepenuhnya mengacu pada Perpres No.112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
“Sekarang ini lagi kita kaji kalau barangkali digabungkan hybrid lebih dari satu jenis pembangkit di satu tempat, misalnya PLTS dengan tetap menggunakan diesel untuk backup, apakah nanti ujungnya kita mau mengeluarkan satu tarif khusus seperti ini melihat perkembangannya tergantung tipologinya,” kata Yudo saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/10/2023).
Yudo mengatakan kementeriannya meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk segera menyelesaikan lelang konversi pembangkit diesel tersebut di tengah upaya untuk menekan emisi. Apalagi belakangan harga minyak mentah dunia kembali mengalami kenaikan yang signifikan.
“Kita inginnya cepat karena PLTD itu pasti menghasilkan emisi besar itu concern pemerintah, kedua yang tertinggi kalau bicara mengenai berapa biaya untuk menghasilkan listrik per kilowatt hour jadi PLN juga dalam tekanan lah untuk mengganti itu,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, PLN tengah melelang proyek dedieselisasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar minyak (BBM). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, lelang program dedieselisasi tahap 1 itu bakal menyasar 94 lokasi yang terbagi ke dalam dua klaster, wilayah barat dan timur Indonesia.
“Kami sudah merancang dan saat ini sudah melakukan lelang, yaitu pembangkit diesel kami yang masih menggunakan BBM, kami gantikan dengan pembangkit EBT yang bisa beroperasi sebagai based load 24 jam,” kata Darmawan saat rapat dengar pendapat Panja Transisi Energi Komisi VI di DPR, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Rencananya, kata Darmawan, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang masuk ke dalam program ini akan digantikan oleh panel surya dengan potensi 200 megawatt (MW). Di sisi lain, terdapat potensi investasi tambahan pada battery energy storage systems (BESS) sebesar 350 MWh pada tahap awal tersebut.
Selanjutnya, potensi pengembangan tambahan untuk tahap dua dan tiga mencapai 800 MWp panel surya. Adapun, hak pengelolaan diberikan selama 20 tahun sejak commercial operation date atau COD.
“Dan untuk itu klaster 1 itu ada 48 lokasi, klaster 2 ada 46 lokasi dengan total megawattnya 200, ada BESS sebesar 350 MWh,” kata dia.
Secara keseluruhan, setidaknya ada sekitar 5.200 unit PLTD berkapasitas 2,37 gigawatt (GW) di 2.130 lokasi yang akan dialihkan melalui program dedieselisasi tersebut. Adapun, program dedieselisasi pembangkit-pembangkit itu akan dilakukan dengan tiga skema, yakni pertama, konversi PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga EBT (PLT EBT) berkapasitas 500 MW.
Kedua, konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke gas (gasifikasi) dengan kapasitas 598 MW, dan ketiga, perluasan jaringan ke sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW.
Sementara itu, sisa PLTD berkapasitas 203 MW masih akan digunakan sebagai sistem black-start saat terjadi pemadaman.
Selain dapat mengejar target bauran EBT, langkah dedieselisasi itu diharapkan juga dapat sekaligus memangkas beban operasional PLN yang makin lebar akibat kenaikan harga minyak mentah dunia.
Seperti yang pernah disampaikan perusahaan setrum pelat merah itu, setiap kenaikan US$1 per barel harga minyak mentah dunia, akan berdampak pada kenaikan biaya operasional pembangkit sebesar US$500.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Selamat! Ipswich Town Promosi ke Premier League, Foto Elkan Baggott Terpampang
- Studi Ungkap Wanita 40 Persen Berisiko Alami Depresi saat Perimenopause
- Tepergok di Cawas, Pelaku Pencurian Ngaku Pernah Beraksi di Kalikotes Klaten
- Melaju ke Final, BNI Apresiasi Keberhasilan Tim Thomas dan Uber Indonesia
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Sunaryanta Minta Orang Tua Awasi Anak dari Ancaman Media Sosial
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Semangat Kolaborasi Demi Masa Depan UMKM Indonesia, Ini yang Dilakukan Astra
- LPS Gandeng DepositoBPR by Komunal Gelar Edukasi Finansial Untuk Karyawannya
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
Advertisement
Advertisement