Kasus Izin Tinggal WNA, KPK Geledah Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
KPK menggeledah Kantor Imigrasi Jakarta Selatan terkait dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan tersangka telah ditetapkan.
Presiden Jokowi - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) merupakan komitmen pemerintah dalam melayani kebutuhan transportasi publik.
"Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi," ujar Presiden Jokowi di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (2/10/2023).
Baca Juga: Peresmian Kereta Cepat Whoosh Jadi 2 Oktober 2023, Menhub: Mundur Lagi
Seusai meresmikan KCJB di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Presiden beserta rombongan kembali menjajal KCJB Whoosh untuk kali ketiga menuju kawasan Bandung. Jokowi menilai perjalanan KCJB terasa nyaman dan cepat. "Saya kan sudah tiga kali, rasanya sama, cepat, nyaman. 29 menit dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang, sama, dua kali 29 menit terus," katanya.
Presiden menyebut belum ada evaluasi setelah menggunakan moda transportasi kereta cepat tersebut.
Menurut Jokowi pemerintah terus berupaya menciptakan sistem transportasi massal terintegrasi, termasuk kereta cepat yang diintegrasikan dengan moda transportasi lainnya.
"Itu yang terus kita usahakan mengintegrasikan kereta cepat dengan LRT dengan MRT, dengan TransJakarta, dengan moda transportasi bandara, semuanya, dengan KRL, semuanya, plus kemarin kita lihat di pameran mungkin dengan moda aplikasi, semuanya," ujarnya.
Baca Juga: Kereta Cepat WHOOSH, dari Jebakan Utang China hingga Buang-Buang Uang
Lebih lanjut, Presiden mengatakan keberadaan moda transportasi kereta cepat dapat menjadi salah satu opsi untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Presiden menyebut, masyarakat masih dapat mencoba KCJB secara gratis sampai dengan pertengahan Oktober 2023.
"Tadi saya sampaikan masih gratis sampai pertengahan bulan (Oktober), setelah itu nanti diputuskan bayarnya berapa, baru operasional dengan bayar," demikian Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menggeledah Kantor Imigrasi Jakarta Selatan terkait dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan tersangka telah ditetapkan.
Menaker Yassierli meminta lulusan perguruan tinggi meningkatkan kompetensi untuk mengikuti Program Magang Nasional 2026 yang membuka 150.000 kuota.
Satpol PP Sleman menertibkan 1.791 spanduk, reklame, dan APK sepanjang Januari-Juni 2026 melalui 47 operasi di berbagai kapanewon.
Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah menyiapkan kontrak jangka panjang impor minyak mentah dari Rusia melalui Lemigas untuk ketahanan energi.
LKPP menegaskan pengadaan barang dan jasa menjadi penentu keberhasilan pembangunan serta mendorong UMKM masuk ekosistem digital di GPFE 2026.
Sri Mulyani ditunjuk sebagai Ketua Bersama pengisian dana IDA22 Bank Dunia untuk memimpin dukungan pembiayaan bagi negara berpendapatan rendah.