Advertisement
Peresmian Kereta Cepat Whoosh Jadi 2 Oktober 2023, Menhub: Mundur Lagi
Rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) saat berada di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023). Bisnis - Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengkonfirmasi peresmian kereta cepat akan mundur dari 1 Oktober 2023 menjadi 2 Oktober 2023.
Peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Kereta Cepat Whoosh Indonesia disebut mundur dari target awal 1 Oktober 2023.
Advertisement
Menhub mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan moda transportasi kereta berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara tersebut.
BACA JUGA: Kereta Cepat WHOOSH, dari Jebakan Utang China hingga Buang-Buang Uang
Dia juga mengatakan, Kepala Negara akan turut mengumumkan besaran tarif kereta cepat dalam peresmian tersebut. "Akan diresmikan sama Pak Presiden, langsung berbayar insyaallah tanggal 2. Nanti juga akan diumumkan tarifnya sebesar Rp250.000," ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (28/9/2023).
Dia melanjutkan, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak berwenang menetapkan harga tiket kereta cepat.
Budi Karya menjelaskan, kereta cepat merupakan moda transportasi yang bersifat komersil. Sehingga, kewenangan penetapan harga berada di tangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator kereta cepat.
Dia menuturkan, setiap kelas dari kereta cepat akan memiliki tarif yang berbeda-beda. "Kereta cepat itu komersial. Kewenangan dari korporasi untuk menetapkan harga," ujar Budi.
BACA JUGA: Yang Perlu Diperhatikan Penumpang Saat Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebelumnya telah mengusulkan tarif tiket integrasi antara Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek, dan KA Feeder Bandung sebesar Rp300.000.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, usulan tarif integrasi atau bundling tersebut adalah untuk harga tiket kelas 2 atau kelas bisnis. Adapun, tarif kereta cepat nantinya akan terbagi menjadi tiga kelas, yakni premium ekonomi, bisnis, dan first class.
"Kami sudah usulkan tarif bundling itu Rp300.000, buat Kereta Cepat, LRT, dan KA Feeder," kata Dwiyana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jemaah Haji Meninggal Dunia Mencapai 418 Orang, Kemenkes Sebut Perlu Ada Pengetatan
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Advertisement
Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
Komnas HAM Kecam Tindakan Pembubaran Retret Siswa Kristiani di Sukabumi
Menteri Kehutanan Bakal Evaluasi Total Prosedur Keamanan Pendakian
Menag Dampingi Prabowo Bertolak ke Jeddah untuk Bahas Kampung Haji Indonesia
Advertisement
Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 5,1
Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Talkshow Arsip Menyapa, DPAD DIY Dorong Arsip sebagai Sumber Inspirasi dan Pemberdayaan Ekonomi
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement
