JK Tolak Usul BNPT Awasi Masjid untuk Cegah Radikalisme, Ini Alasannya

Erta Darwati

Kamis, 28 September 2023 - 05:07 WIB

Mediani Dyah Natalia

JK Tolak Usul BNPT Awasi Masjid untuk Cegah Radikalisme, Ini Alasannya

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengunjungi Gereja Katedral Makassar, Senin (29/3/2021), untuk menyampaikan duka citanya atas insiden bom bunuh diri itu. - ANTARA/Muh Hasanuddin

Bisnis.com, JAKARTA—Soal usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengawasi seluruh masjid di Indonesia untuk mencegah bibit radikalisme, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan sulit untuk mengawasi seluruh masjid di Indonesia.

"Kan sudah kita bicarakan, masjid di Indonesia kan masjid masyarakat, jadi sulit, delapan ratus ribu, bagaimana mengawasi delapan ratus ribu masjid," katanya, saat ditanyai langsung setelah menghadiri Perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di Jakarta.

Baca Juga : Perlunya Deteksi Dini Pencegahan Paham Radikalisme

Jusuf Kalla menekankan usulan tersebut tidak bisa dikaji, karena memang sulit dan teroris yang selama ini ditemukan lebih banyak di tempat lain ketimbang di masjid.

"Tidak dikaji, bahwa itu tidak seperti itu masjid itu. Kalau bicara teroris lebih banyak teroris di tempat lain selain masjid," ujarnya.

BACA JUGA

BNPT Ungkap Proses Radikalisasi di Indonesia Masih Berjalan

Lebih lanjut, JK menjelaskan bukan berarti karena ada satu masjid terindikasi teroris, lalu semua masjid disamaratakan.

"Tidak seperti itu masjid, jangan ada satu masjid terus semuanya disamaratakan, itu pun di mana coba tunjukan masjid yang dipakai teroris, tidak ada," tambahnya.

Baca Juga : Kritik Radikalisme di Ranah Pendidikan, Sekelompok Mahasiswa Gelar Aksi di Jogja

Saat ditanyai menolak usulan BNPT tersebut, Jusuf Kalla sebagai Ketua DMI menyatakan sudah sejak lama dia mengatakan untuk masjid jangan disamaratakan.

Seperti diketahui, usulan pengawasan masjid disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Dia menjelaskan usulan pengawasan masjid yang dimaksud adalah melibatkan masyarakat setempat, bukan hanya kontrol penuh dari pemerintah.

Menurutnya, pemerintah tidak mengambil kendali langsung, tetapi pengurus masjid dan tokoh agama setempat bisa berperan melaporkan kegiatan yang mengarah kepada radikalisme.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com