Prabowo Akhirnya Terima Kartu Anggota NU di Muktamar ke-35
Prabowo Subianto menerima Kartanu dari PBNU saat penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.
Sejumlah warga menyaksikan kebakaran kantor Bupati Pohuwato di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Kamis (21/9/2023)./Antara
Harianjogja.com, GORONTALO—Kantor Bupati Pohuwato dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato dibakar oleh massa yang didominasi oleh penambang saat terjadi demonstrasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Kamis (21/9/2023).
Dalam demonstrasi itu, penambang Demo menuntut ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas.
Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, Komisaris Besar Polisi Desmont Harjendro, saat dihubungi via telepon mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan pemantauan di lokasi kebakaran.
BACA JUGA: Minta Kejelasan soal Relokasi Jilid 2, Pedagang Malioboro Demo di Balai Kota Jogja
Personel gabungan dari Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato telah dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa itu, dan polisi sudah berada di lokasi.
Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, massa yang berjumlah sekira seribuan orang mendatangi kantor bupati dan DPRD setempat. Mereka berdemonstrasi di beberapa lokasi, di antaranya di kantor suatu perusahaan tambang, kantor bupati dan kantor DPRD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prabowo Subianto menerima Kartanu dari PBNU saat penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.
Danantara menyiapkan desain investasi 2026-2027 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027.
Sekitar 50 kampung di Jogja telah memiliki hidran. Kawasan padat seperti Pajeksan masih membutuhkan tambahan untuk antisipasi kebakaran.
Banjir bandang dan longsor di perbatasan Nepal-China menewaskan 919 orang. Sebanyak 4.793 lainnya masih hilang, termasuk 853 warga asing.
Stok beras Bulog Banyumas mencapai 76.000 ton setara beras dan dipastikan aman hingga Maret 2027.
DPRD Bantul mengingatkan keberadaan PSEL bukan alasan warga meningkatkan produksi sampah. Pengurangan dari sumber tetap harus dilakukan.