Advertisement
Sri Mulyani Siapkan Rp70,6 Triliun untuk Pemilu 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan kinerja APBN Kita edisi September 2023. - Dok Youtube Kemenkeu RI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana untuk Pemilu 2024 mencapai Rp70,6 triliun. Realisasi anggaran pemilu pada 2022 mencapai Rp3,1 triliun, kemudian alokasi 2023 Rp30 triliun, dan alokasi 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
"Jadi total semuanya Rp70,6 triliun [untuk anggaran Pemilu 2024]," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/9/2023).
Advertisement
Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan Permenkeu, APBN Bisa jadi Jaminan Utang Kereta Cepat!
Dia membeberkan realisasi anggaran Pemilu hingga Agustus 2024 telah mencapai Rp14 triliun dari total pagu anggaran 2023 sebesar Rp30 triliun.
Sri Mulyani menyebut dari realisasi Rp14 triliun itu, Rp12,6 triliun telah diberikan melalui KPU dan Bawaslu dari pagu Rp23,8 triliun.
Menurutnya, anggaran Rp12,6 triliun yang dipakai oleh KPU dan Bawaslu digunakan untuk bentuk badan adhoc, penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemutakhiran data pemilih.
"Ada juga untuk penyusunan daftar pemilih dan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik," tuturnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Rp562,6 Triliun Belanja Pemerintah Dinikmati Masyarakat
Sementara itu, sisa anggaran dari Rp14 triliun yaitu Rp1,4 triliun terealisasi oleh 14 kementerian dan lembaga dari pagu Rp6,2 triliun.
Menurutnya, dana Rp1,4 triliun itu digunakan untuk pengamanan pemilu, hingga pengawasan dana penyelenggara pemilu, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, diseminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait pemilu.
"Lalu, bimtek hukum acara peradilan konstitusi, pembuatan pos pemilu dan diklat terpadu pidana pemilu," katanya.
Keempat belas kementerian lembaga itu antara lain TVRI, RRI, BPKP, Menpan RB, Kominfo, Polri, Kejaksaan, Menko Polhukam, TNI, Mahkamah Konstitusi dan Kemendagri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
