Sri Mulyani Siapkan Rp70,6 Triliun untuk Pemilu 2024
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana untuk Pemilu 2024 mencapai Rp70,6 triliun. Realisasi anggaran pemilu pada 2022 mencapai Rp3,1 triliun, kemudian alokasi 2023 Rp30 triliun, dan alokasi 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
"Jadi total semuanya Rp70,6 triliun [untuk anggaran Pemilu 2024]," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/9/2023).
Advertisement
Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan Permenkeu, APBN Bisa jadi Jaminan Utang Kereta Cepat!
Dia membeberkan realisasi anggaran Pemilu hingga Agustus 2024 telah mencapai Rp14 triliun dari total pagu anggaran 2023 sebesar Rp30 triliun.
Sri Mulyani menyebut dari realisasi Rp14 triliun itu, Rp12,6 triliun telah diberikan melalui KPU dan Bawaslu dari pagu Rp23,8 triliun.
Menurutnya, anggaran Rp12,6 triliun yang dipakai oleh KPU dan Bawaslu digunakan untuk bentuk badan adhoc, penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemutakhiran data pemilih.
"Ada juga untuk penyusunan daftar pemilih dan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik," tuturnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Rp562,6 Triliun Belanja Pemerintah Dinikmati Masyarakat
Sementara itu, sisa anggaran dari Rp14 triliun yaitu Rp1,4 triliun terealisasi oleh 14 kementerian dan lembaga dari pagu Rp6,2 triliun.
Menurutnya, dana Rp1,4 triliun itu digunakan untuk pengamanan pemilu, hingga pengawasan dana penyelenggara pemilu, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, diseminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait pemilu.
"Lalu, bimtek hukum acara peradilan konstitusi, pembuatan pos pemilu dan diklat terpadu pidana pemilu," katanya.
Keempat belas kementerian lembaga itu antara lain TVRI, RRI, BPKP, Menpan RB, Kominfo, Polri, Kejaksaan, Menko Polhukam, TNI, Mahkamah Konstitusi dan Kemendagri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ini Daftar Wilayah yang Nihil Permohonan Sengketa Pilkada di MK Termasuk DIY
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Harga Minyak dan Telur di Gunungkidul Naik, Pedagang Sebut karena Kebutuhan Bikin Kue
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Percepatan Akses Obat dan Vaksin Inovatif, Kemenkes Akan Bikin Satgas
- Wacana Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan, Hardjuno Wiwoho: Langkah Revolusioner Pemberantasan Korupsi
- Golkar Hargai Ketidakhadiran Jokowi di Undangan HUT Partai
- ASN Singapura Terbaik di Dunia, Begini Kondisi ASN Indonesia
- Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
Advertisement
Advertisement