Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Logo PDIP /Ist
Harianjogja.com, JAKARTA—DPP PDI-Perjuangan dinilai terbiasa hidup di dua alam seperti menjadi oposisi terkadang juga bisa jadi koalisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengemukakan bahwa hal tersebut biasa dilakukan oleh PDI-P untuk mencari aman agar tidak disikat oleh partai penguasa.
BACA JUGA: Sumur Minyak Terbakar, Satu Orang Tewas
"PDIP itu partai yang sudah terbiasa di dua alam," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (17/8/2025).
Pria yang akrab disapa Pangi tersebut juga menyarankan seharusnya PDI-P sebagai partai yang memiliki jutaan kader di Tanah Air mempertegas sikap politiknya, sehingga seluruh kader yang ada di akar rumput tidak kebingungan.
"PDIP tegas saja sebaiknya, mau jadi apa? Oposisi atau koalisi?," katanya.
Pangi menilai bahwa sikap oposisi yang kini dimainkan PDIP adalah oposisi konstruktif di mana oposisi tersebut dibuat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat.
Menurut Pangi, oposisi jenis tersebut tetap akan memberikan kritik secara objektif dan tetap mengapresiasi pemerintah apabila kebijakan yang diambil sesuai undang-undang.
"Inilah jenis oposisi yang dimainkan PDIP. PDIP selama ini akan tetap mendukung program pemerintah namun tetap kritis kalau tidak berpihak wong cilik," katanya.
DPP PDI-Perjuangan masih bimbang dengan sikap politiknya di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka antara menjadi oposisi murni atau koalisi.
Pasalnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya tetap akan menjadi oposisi atau penyeimbang pihak pemerintah baik secara ideologis maupun teknokratis.
Namun di sisi lain, menurut Hasto, PDI-P tetap akan mendukung semua kebijakan Prabowo-Gibran yang menyentuh rakyat secara langsung.
"Jadi posisi kami menjadi penyeimbang secara ideologis, teknokratis sekaligus mendukung kebijakan yang pro rakyat," tuturnya di Sekolah Partai DPP PDI-P Lenteng Agung Jakarta, Minggu (17/8).
Menurut Hasto, sikap politik PDI-P tersebut sudah disampaikan langsung oleh PDI-P ketika menggelar Kongres PDI-P ke-6 di Bali beberapa waktu lalu.
"Sikap politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu sudah sangat jelas," katanya
Hasto pun memastikan PDI-P bakal terus mengawal sistem demokrasi di Tanah Air karena demokrasi yang sehat butuh check and balance.
"Kita tetap akan bersikap kritis, karena kan demokrasi memang membutuhkan check and balance," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Pembangunan aviary Purwosari Gunungkidul kembali dilanjutkan tahun ini dengan anggaran Rp5,6 miliar dari Dana Keistimewaan DIY.
Amerika Serikat disebut telah menghabiskan Rp507 triliun untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik pecah Februari 2026.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 13 Mei 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur, tarif tetap Rp8.000 sekali perjalanan.
Festival Dalang Cilik Kulonprogo menjadi ajang regenerasi dalang muda dan pelestarian budaya wayang di kalangan pelajar.
Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 13 Mei 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta dengan tarif Rp8.000 sekali perjalanan