Manajer Kopdes Ditempatkan di Luar Pulau, Menkop: Untuk Pemerataan SDM
Penempatan lintas daerah manajer KDKMP dilakukan untuk pemerataan SDM. Status tetap berlaku dan lokasi bisa disesuaikan dengan domisili.
Foto ilustrasi anggaran/APBN - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini diambil meskipun dinamika ekonomi global tengah dibayangi ketidakpastian akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Kondisi fiskal saat ini dinilai masih sangat tangguh berkat performa pendapatan negara yang menunjukkan tren penguatan signifikan. Pemerintah memandang belum ada urgensi untuk merombak postur anggaran karena fondasi ekonomi dalam negeri masih mampu meredam tekanan eksternal tersebut.
"Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik," papar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Ia menambahkan bahwa rancangan defisit sejak awal tahun memang ditujukan untuk memberikan ruang bagi stimulasi aktivitas ekonomi nasional.
Selain fokus pada pendapatan, otoritas fiskal juga tengah memacu akselerasi penyerapan belanja agar manfaatnya dapat segera diakses oleh dunia usaha dan masyarakat luas. Kendati demikian, Menkeu tetap menyiapkan skema mitigasi jika tensi global terus memanas dan mulai mengganggu stabilitas keuangan domestik di masa mendatang.
"Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat," imbuhnya. Masyarakat pun diminta tetap tenang karena pengelolaan anggaran negara diprioritaskan untuk menjaga daya beli serta stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Berdasarkan data hingga akhir Februari 2026, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini ditegaskan masih berada dalam batas aman sesuai target tahunan yang dipatok pada angka 2,68 persen terhadap PDB atau setara Rp698,15 triliun.
Menariknya, pendapatan negara justru tumbuh positif mencapai Rp358 triliun atau 11,4 persen dari target total Rp3.153,6 triliun, dengan kenaikan 12,8 persen secara tahunan. Sektor perpajakan menjadi motor utama dengan setoran mencapai Rp290 triliun, di mana pajak murni menyumbang Rp245,1 triliun dan tumbuh pesat 30,4 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Di sisi lain, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai telah terkumpul sebesar Rp44,9 triliun atau 13,4 persen dari target. Walaupun angka ini masih mengalami kontraksi sekitar 14,7 persen secara tahunan, secara keseluruhan postur anggaran tetap terjaga untuk mendukung program pembangunan nasional di tengah tantangan geopolitik global yang dinamis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Penempatan lintas daerah manajer KDKMP dilakukan untuk pemerataan SDM. Status tetap berlaku dan lokasi bisa disesuaikan dengan domisili.
Apple menghadapi ganti rugi US$5,7 miliar atau sekitar Rp102,6 triliun setelah juri AS menyatakan Taptic Engine melanggar dua paten.
Bau bensin masuk kabin mobil jangan diabaikan. Kenali 10 penyebabnya, dari tutup tangki hingga kebocoran fuel pump.
Riset McKinsey memproyeksikan 41 juta permintaan pekerjaan hingga 2035, meski otomatisasi dapat menekan 36 juta posisi di AS.
V BTS resmi menjadi Global Brand Ambassador Nothing. Ia membintangi kampanye Headphone (1) Pro yang hadir dengan triple-driver dan ANC.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah dan valuta asing (valas) di perbankan